HARIANHALUAN.ID – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pemkab Pasbar) melaksanakan audensi program pendampingan percepatan penurunan stunting bersama Tanoto Foundation dan Yayasan Cipta di aula Bappeda, Selasa (1/11/2022).
Selain itu, Tanoto Foundation dan Yayasan Cipta juga akan melakukan lokakarya penguatan kapasitas lintas sektor dalam implementasi konvergensi dan komunikasi perubahan perilaku percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pasaman Barat selama dua hari, yakni 2-3 November di Kabupaten Pasaman Barat.
Bupati Hamsuardi mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh Pasaman Barat. Artinya, tepat tindakan dan perhatian yang diberikan oleh Tanoto Foundation dan Yayasan Cipta dalam pendamping yang dilakukan terutama terhadap perubahan perilaku masyarakat.
“Kalau bicara stunting ini saya yakin akan bisa habis, jika perilaku bisa dirubah, jika kita bisa bersama-sama menangani stunting ini,” kata Hamsuardi.
Karena, lanjut Hamsuardi, daerah yang banyak stunting-nya yakni daerah yang dianggap kumuh, sanitasi yang tidak baik, konsumsi yang tidak bergizi. Sehingga diperlukan koordinasi dengan lintas OPD dalam menangani ini.
“Saya harapkan kepada Bappeda untuk memberikan tanggungjawab atau penanganan stunting kepada OPD, bahkan bupati dan wakil bupati menangani stunting di daerah yang banyak anaknya yang mengalami stunting,” katanya.
Ia berharap, kerja sama tersebut semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dengan swasta dalam upaya bersama untuk mengubah perilaku masyarakat, dalam rangka percepatan penanganan stunting di Kabupaten Pasaman Barat, sehingga target angka stunting 14 persen pada 2024 dapat dicapai yang saat ini angka stunting masih 24 persen.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman Barat, Harnina Syahputri mengatakan bahwa kerja sama dengan Tanoto Foundation melalui Yayasan Cipta berlangsung sejak Maret 2021, melibatkan OPD teknis tiga nagari, yakni Sinuruik, Parik, dan Batahan.
“Model kerja sama adalah lokakarya dan pertemuan dalam rangka menyusun dokumen strategi komunikasi perubahan perilaku, yang sudah diselesaikan dan ditetap melalui Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 45 Tahun 2021 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (SKPP) di Kabupaten Pasaman Barat,” katanya.
Selain itu, lanjut Harnina Syahputri, implementasi Peraturan Nomor 45 Tahun 2021 tentang SKPP yang sudah dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada lintas sektor terkait mulai dari level kabupaten, kecamatan dan nagari, serta masyarakat langsung yang melalui kegiatan diseminasi, forum Focus Group Discussion (FGD), rembuk stunting, musyawarah nagari, pelatihan peningkatan kompetensi bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Tim Keluarga (TPK), serta kader-kader yang ada di tingkat nagari dengan tujuan juga mampu memberikan pengaruh positif kepada masyarakat. (*)