HARIANHALUAN.ID – Kondisi jalan-jalan utama di Kota Padang, seperti Jalan di By Pass Aia Pacah, Bandar Buat, Nanggalo, Indarung, dan sejumlah titik lain di Kota Padang terpantau banyak berlobang.
Anggota Komisi III DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, Iswanto Kwara mendesak keras pemerintah kota (pemko) terkait untuk segera menindaklanjutinya.
“Kalau melihat kondisi ini memang sangat miris, karena bagaimanapun Kota Padang itu ibukota provinsi di Sumbar. Tentu pemerintah kota harus menyikapi ini dengan segera melakukan tindakan oleh dinas terkait. Kalau kita dari Komisi III mendesaklah pemerintah melalui dinas terkait untuk segera melakukan tindakan cepat,” ucap Iswanto, Selasa (6/12/2022).
Ia menjelaskan, kondisi ini tidak hanya terjadi di satu atau dua kecamatan saja, tapi hampir di seluruh jalan di tiap kecamatan.
“Kita lihat bukan di satu atau dua kecamatan, tapi menyeluruh hampir di 11 kecamatan 104 kelurahan yang jalan berlobang ini. Ini kan pemerintah tidak bisa menunggu-nunggu lagi. Kalau dibiarkan lobangnya semakin besar, nantinya mengakibatkan banyak pengendara yang terjatuh. Harapannya segera untuk menambal lobang-lobang yang banyak di jalan-jalan Kota Padang ini,” ucapnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk harus berhati-hati dan mengutamakan keselamatan. “Karena dibulan akhir ini hampir tiap hari hujan. Tetap utamakan kehati-hatian bagi pengendara,” tuturnya.
Menurutnya, banyaknya lobang membuat masyarakat mengambil tindakan dengan memberi pertanda sendiri.
Tanggapan lain disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Boby Rustam. Politisi dari Fraksi Gerindra ini menyebut sudah melakukan pengawasan dan mitra PUPR dan Perkim, untuk tindaklanjut seluruh jalan berlobang di Kota Padang.
“Saya selaku Ketua Komisi III selalu intens berbicara dengan Dinas PUPR, Pak Tri. Bukan hanya terkait jalan berlobang saja, masjid di daerah Lubuk Kilangan (Luki) yang mau longsor akibat tergerus aliran sungai Kuranji itu juga saya prioritaskan,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, dari hasil pembicaraan bersama Dinas PUPR dan Perkim, disampaikan kendala yang dihadapi untuk melakukan perbaikan saat ini. (*)