HARIANHALUAN.ID – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatra Barat (Sumbar), Audy Joinaldy mengusulkan subsidi pupuk dihapuskan dengan catatan memperbanyak ketersediaan pupuk itu, karena adanya subsidi ini menjadi masalah dan masyarakat susah untuk mendapatkan pupuk.
Usulan ini disampaikan wagub saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI ke Padang Pariaman, Kamis (23/2/2023). Hal ini disampaikan setelah mendengarkan keluhan masyarakat dalam mendapatkan pupuk di Sumbar.
“Ini kan usulan, karena adanya subsidi ini menjadi masalah, sehingga banyak menimbulkan kesulitan para petani untuk mendapatkannya,” kata Audy.
Ia menyampaikan, dengan adanya pupuk subsidi ini banyak yang diduga bermain sama halnya dengan minyak subsidi, dan kondisi ini dinilai sangat susah dikendalikan. Sehingga masyarakat terus mengeluhkan kelangkaan pupuk tersebut.
“Pupuk subsidi ini rentan diselewengkan, hal ini terjadi karena adanya perbedaan harga yang tinggi pupuk subsidi dengan non subsidi. Jadi yang kami inginkan itu persediaannya ada, makanya saya usulkan agar keberadaan pupuk subsidi ini dikurangi,” kata Audy.
Menurut Audy, kontinuitas pupuk itu sangat penting bagi petani, persoalan harga sepertinya tidak lagi jadi kendala jika persediaan pupuk ada.
Usul itu ia sampaikan menimbang penggunaan pupuk organik yang masih belum masif di tengah petani. Karena selain dalam pembuatan pupuk organik, petani masih terkendala dalam argo input yang masih terbatas.
“Jadi untuk petani menggunakan full pupuk organik itu belum bisa sekarang, belum bis terpenuhi kebutuhannya, sehingga masih menggunakan pupuk non organik,” katanya.
Sementara itu, Wamentan RI, Harvick Hasnul Qolbi menyampaikan masukan dari wagub ini menjadi catatan baginya, bagaimana secara pelan-pelan subsidi pupuk ini tidak ada lagi. Serta mengedukasi masyarakat, agar tidak lagi tergantung pada pupuk subsidi, akan tetapi bisa mandiri.
“Kita akan mengedukasi masyarakat, diibaratkan kita berikan kail kepada masyarakat. Artinya, masyarakat bisa produktif lagi dan tidak hanya tergantung pada subsidi pupuk,” katanya. (*)