“Ini upaya jaminan untuk ketersediaan pangan sekaligus mengantisipasi risiko gagal panen masyarakat akibat cuaca panas dan kekeringan. Selain itu, kami juga meminta OPD terkait untuk melakukan kordinasi intensif dengan Bulog untuk pastikan ketersediaan cadangan pangan cukup,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Dishut Sumbar, Yozawardi menyebutkan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan potensi karhutla di Sumbar. Pihaknya juga pihaknya terus melakukan koordinasi dengan BMKG, terutama data curah hujan dan juga potensi karhutla.
“Sesuai arahan pak gubernur kita harus meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengendalikan karhutla di Sumbar,” ujarnya.
Yozarwardi juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah membuat peta kerawanan karhutla berdasarkan data terbaru dari seluruh UPTD KPH dan KPHL. Selain itu, pihaknya juga melakukan mitigasi dengan melakukan patroli karhutla dengan mengikutsertakan Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat lokal.
Selain itu, juga dilakukan patroli bersama pemangku kepentingan terkait terkait seperti TNI, Polri, dan BPBD. Patroli ini juga sekaligus sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjadi kawasan hutan dari kebakaran.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi khusus penanggulangan karhutla pada 20 Januari 2023 lalu di Jakarta, disebutkan bahwa kasus karhutla di Sumbar selama tahun 2022 mengalami peningkatan tajam.
Berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kebakaran hutan dan lahan di Sumbar selama tahun 2022 tercatat seluas 9.832 hektare. Hal tersebut menjadikan Sumbar sebagai provinsi dengan kasus tertinggi di Pulau Sumatra. Dari data tersebut, didapati bahwa kabupaten yang mengalami karhutla terluas adalah Pesisir Selatan, Solok, Pasaman, dan Pasaman Barat. (*)
