HARIANHALUAN.ID — Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengingatkan pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat, agar menyiapkan diri menghadapi cuaca panas selama enam bulan ke depan.
“Kami sudah bertemu dengan BMKG. Beberapa hal yang perlu disikapi, yakni cuaca panas dan musim kemarau. Kemungkinan kondisi tersebut akan berlangsung pada Mei hingga enam bulan ke depan,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi menjelaskan, berdasarkan prediksi BMKG, selama enam bulan ke depan, akan ada kawasan-kawasan di Sumbar yang curah hujannya sangat rendah dan suhu atau cuacanya cenderung lebih panas.
Untuk mengantisipasi kondisi ini, Mahyeldi mengaku telah memberikan arahan kepada Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Sumbar untuk segera mengaktifkan tim pengendalilan kebakaran lahan dan hutan (karhutla) dan senantiasa melakukan koordinasi dengan BMKG. Sehingga dapat mengetahui spot yang perlu diantisipasi, agar potensi karhutla dapat diminimalisasi.
Selain itu, Mahyeldi juga sudah memberikan arahan kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) Sumbar untuk mendorong masyarakat segera memulai masa tanam padi.
“Saat berkunjung ke Sijunjung masyarakat, di sana sudah mulai bakaua adat pascapanen. Oleh karena itu, melalui Dinas Pertanian kami mendorong masyarakat untuk menyegerakan masa penanaman. Agar pada Juli nanti masyarakat sudah panen,” ujarnya.
Dengan menyegerakan masa penanaman padi, diharapkan saat berlansungnya kemarau nanti tidak akan banyak mempengaruhi ketersediaan pangan masyarakat, sehingga tingkat inflasi menjadi tetap terkendali.
“Ini upaya jaminan untuk ketersediaan pangan sekaligus mengantisipasi risiko gagal panen masyarakat akibat cuaca panas dan kekeringan. Selain itu, kami juga meminta OPD terkait untuk melakukan kordinasi intensif dengan Bulog untuk pastikan ketersediaan cadangan pangan cukup,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Dishut Sumbar, Yozawardi menyebutkan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan potensi karhutla di Sumbar. Pihaknya juga pihaknya terus melakukan koordinasi dengan BMKG, terutama data curah hujan dan juga potensi karhutla.
“Sesuai arahan pak gubernur kita harus meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengendalikan karhutla di Sumbar,” ujarnya.
Yozarwardi juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah membuat peta kerawanan karhutla berdasarkan data terbaru dari seluruh UPTD KPH dan KPHL. Selain itu, pihaknya juga melakukan mitigasi dengan melakukan patroli karhutla dengan mengikutsertakan Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat lokal.
Selain itu, juga dilakukan patroli bersama pemangku kepentingan terkait terkait seperti TNI, Polri, dan BPBD. Patroli ini juga sekaligus sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjadi kawasan hutan dari kebakaran.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi khusus penanggulangan karhutla pada 20 Januari 2023 lalu di Jakarta, disebutkan bahwa kasus karhutla di Sumbar selama tahun 2022 mengalami peningkatan tajam.
Berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kebakaran hutan dan lahan di Sumbar selama tahun 2022 tercatat seluas 9.832 hektare. Hal tersebut menjadikan Sumbar sebagai provinsi dengan kasus tertinggi di Pulau Sumatra. Dari data tersebut, didapati bahwa kabupaten yang mengalami karhutla terluas adalah Pesisir Selatan, Solok, Pasaman, dan Pasaman Barat. (*)