HALUANNEWS, TANAH DATAR — Sekitar 82,88 persen penduduk masyarakat Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat (Sumbar) telah mendapatkan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan (Jamkes) ini diberikan melalui anggaran sharing dengan pemerintah provinsi (pemprov).
Untuk hal ini, melalui program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) dijamin sebanyak 62.356 jiwa dan melalui APBD sebanyak 3.642 jiwa.
“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar bersama BPJS Kesehatan selalu berupaya meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan. Untuk itu, kita perlu meningkatkan komunikasi, koordinasi dan terus mencari solusi atas keluhan masyarakat,” kata Wakil Bupati Tanah Datar, Richi Aprian, Selasa (5/5/2022) di aula eksekutif kantor bupati, saat kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahap 1 Tahun 2022.
Menyinggung pelayanan BPJS Kesehatan, Wabup Richi berharap, BPJS Kesehatan ke depan juga melaksanakan kewajibannya kepada pihak rumah sakit ataupun puskesmas secara tepat waktu.
“Pada kesempatan ini BPJS Kesehatan membayarkan pembiayaan kesehatan tepat waktu, sehingga bisa menjamin ketersediaan dana operasional pelayanan kesehatan di rumah sakit ataupun di puskesmas yang melayani BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Menurut Richi Aprian, menyadari manfaat dari BPJS Kesehatan dalam memberikan kepastian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, ia berharap program ini terus ditingkatkan.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Payakumbuh, Febri Yanti menyampaikan, ada lima tujuan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama.
“Forum ini intinya bertujuan untuk terciptanya komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan terkait JKN-KIS, sehingga permasalahan bisa diselesaikan, wadah penyampaian saran ataupun ide, agar timbul pemahaman yang sama. Serta kita juga berharap kerja sama pemerintah daerah dalam mendukung sosialisasi dan mempermudah koordinasi antar instansi terkait,” ujarnya.
Diungkapkan Febri, saat ini di Tanah Datar menempati urutan 13, dari 19 kabupaten/kota se-Sumbar dalam hal pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dalam pencapaian kepesertaan JKN-KIS.
“Capaian UHC Tanah Datar adalah 83,15 persen, masih berada di bawah batas UHC yaitu 95 persen. Sedangkan capaian UHC rata-rata Provinsi Sumbar adalah 85,27 persen,” katanya.
Ke depan, ia juga berharap pemerintah daerah mendukung program JKN-KIS untuk terlaksana di tingkat nagari.
“Kondisi saat ini, dari 75 nagari di Kabupaten Tanah Datar masih tersisa empat nagari yang belum ikut program ini. Di kesempatan ini, kami harap dukungan dan dorongan agar nagari yang belum bisa ikut program JKN-KIS,” ucapnya. (*)