Kendati demikian, Menurut Nora, ada perbedaan mendasar antara jalan tol trase Payakumbuh – Pangkalan dengan trase Padang-Sicincin yang beberapa tahun lalu juga sempat ramai ditolak dan diminta alihkan oleh warga terdampak.
“Tol Padang-Sicincin berasal dari APBN, sementara pembangunan jalan tol Padang-Payakumbuh didanai dari dana pinjaman pemerintah indonesia kepada Jepang,” terang Nora yang juga merupakan tokoh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumatra Barat ini.
“Mengingat perbedaan sumber pembiayaan ini, barangkali pemerintah khawatir dana dari Jepang untuk membangun jalan tol ini akhirnya menjadi hilang dan proyek ini gagal terwujud. Namun itu semua bukanlah alasan untuk mengabaikan kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Nora juga menilai, langkah arif dan bijaksana yang pernah diambil oleh Mantan Gubernur Irwan Prayitno harus dicontoh oleh Pemprov Sumbar dibawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dalam menyikapi keputusan JICA yang telah menyatakan mengabulkan permohonan pengalihan trase yang disampaikan masyarakat terdampak.
“Pada intinya, dalam setiap proses pembangunan dan Investasi negara dan pemerintah di segala level harus mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat, ”pungkasnya kemudian. (*)
