HALUANNEWS, DHARMASRAYA – Terkait jatuhnya harga Tandan Buah Segar (TBS) setelah adanya pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng oleh Presiden RI Joko Widodo, Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Dharmasraya, Jhon Asri, angkat bicara.
Jatuhnya harga TBS dari Rp3.000 lebih menjadi lebih kurang Rp1.400. Harga tersebut belum mengikuti harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan harga TBS.
Selain itu, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada khususnya di Kabupaten Dharmasraya, harus berpedoman kepada harga lelang CPO di Dumai Riau dan Medan Sumatera Utara, agar selisihnya tidak begitu jauh dan mencekik petani.
Ia minta pemerintah segera turun tangan agar PKS yang ada khususnya di Kabupaten Dharmasraya mengikuti harga yang sudah disepakati tim penetapan harga TBS Sumatera Barat.
“Jangan semena-mena menetapkan harga TBS. Ikuti aturan sesuai yang di SK kan oleh Gubernur Sumbar,” ujarnya.
Jangan sampai, lanjutnya, akibat keputusan ini akan dikorbankan petani.
“Gajah beradu gajah, semut yang menjadi korban, artinya petani kecil jangan sampai jadi korban,” ucap Jhon Asri yang juga Sekretaris APKASINDO Sumbar itu.
Dikatakannya, APKASINDO Kabupaten Dharmasraya menegaskan bahwa penurunan harga TBS petani itu dilakukan tanpa berdasarkan harga ketetapan yang di tetapkan oleh pemerintah melalui Dinas Perkebunan Provinsi Sumbar.
Harusnya, ulas Ketua KUD Lubuk Karya ini, semua PKS patuh terhadap Pergub Nomor 28 Tahun 2020 (turunan Permentan 01 2018), tentang Tataniaga TBS.
“Tapi kenyataannya harga TBS kami malah hanya dihargai 30% dari harga yang ditetapkan oleh Disbun Provinsi Sumbar,” ujarnya lagi.
“Kesabaran kami sudah habis, dan hari ini kami melaporkan secara resmi PKS yang ada di Kabupaten Dharmasraya ke aparat penegak hukum, Polres Dharmasraya,” ungkapnya.
Surat tersebut, katanya, juga di tembuskan ke Presiden RI Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO, Jend TNI (Purn) Dr Moeldoko, Kapolri, Satgas Pangan Nasional.
Ia yakin apabila hal ini tidak segera ditanggapi oleh pemerintah dalam kurun waktu lima belas hari, maka PKS tidak akan menerima TBS dengan alasan tangki CPO penuh.”Dampak lebih besar akan muncul,” tutupnya. (*)
Reporter: Maryadi