PADANG, HARIANHALUAN.ID – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Sumbar terus berjuang melakukan percepatan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh Kabupaten/Kota.
Salah satu langkah strategisnya adalah dengan pembangunan serta peningkatan akses jalan penghubung antar Kabupaten Kota. Upaya ini dilakukan untuk memicu percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta memperlancar aksesibilitas transportasi barang dan jasa antar wilayah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Bina Marga dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatra Barat, Era Sukma Munaf menjelaskan ada sejumlah proyek pembangunan Infrastruktur penting yang terus dikebut Pemprov Sumbar dibawah komando pasangan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy.
“Yaitu pembangunan akses jalan penghubung antar pelabuhan, pengembangan infrastruktur jalan destinasi wisata, mitigasi bencana serta pembebasan daerah terisolir,” ujarnya kepada Haluan didampingi Kepala Bidang Bina Marga Adratus Setiawan Selasa (3/9).
Menurut Era Sukma Munaf, pihaknya telah menargetkan percepatan proses pembebasan lahan untuk pembangunan akses jalan penghubung pelabuhan Teluk Bayur-Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Utamanya di dua titik lokasi yang ada di jalan Samudra Kota Padang, dan kelanjutan pembangunan jalan dan jembatan di kawasan Lolong Belanti.
Pembebasan lahan di lokasi itu, ditargetkan tuntas tahun 2025 nanti. Jika memungkinkan, pekerjaan fisik diupayakan dilaksanakan di tahun yang sama.
Jalan penghubung pelabuhan Teluk Bayur- BIM yang membentang dari Kota Padang ke Kabupaten Padang Pariaman itu, kata dia, dibagi menjadi dua segmen. Yaitu segmen Teluk Bayur-Nipah-Purus, serta segmen Purus-BIM.
Meski sempat terhenti karena adanya persoalan hukum sejak beberapa tahun lalu, namun tahun ini, proses pembebasan lahan kembali berjalan . Status lahan segmen Purus-BIM, ditargetkan Clear and Clean untuk dibangun pada tahun 2025 mendatang.
“Penyelesaian pembangunan akses jalan Teluk Bayur-BIM akan menjadi solusi kemacetan di Kota Padang disamping memperlancar konektivitas arus barang dan jasa antar wilayah di Sumatra Barat,” ungkapnya.
Disamping itu, Pemprov Sumbar sejak beberapa tahun belakangan juga terus mengebut proyek pembangunan akses jalan penghubung antar pelabuhan di wilayah paling ujung Sumatra Barat yaitu di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
Pembangunan akses jalan pelabuhan Bungo Tanjuang -Teluk Tapang sepanjang 43 kilometer itu, diketahui telah dianggarkan sejak tahun 2021 sampai 2024 lewat mekanisme pembiayaan skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai kurang lebih Rp 350 Milliar dari APBN pemerintah pusat.
“Nah, pada tahun 2025 ini, Pemprov Sumbar kembali mengusulkan dana penuntasan pengerjaan ruas jalan strategis Bungo Tanjuang-Teluk Tapang senilai Rp 119 Milliar kepada pemerintah pusat,” ucapnya.
Era Sukma optimis salah satu proyek infrastruktur strategis terbesar Sumbar ini, akan segera rampung dalam waktu dekat. Sebab sejauh ini, pengerjaan fisik dan pengaspalan sudah dilakukan sepanjang lebih kurang 38 Kilometer.
Sementara sisa pekerjaan, hanya tinggal berupa perbaikan dan pengaspalan di beberapa titik ruas jalan sepanjang lebih kurang lima kilometer.
“Jika proyek ini tuntas, maka perekonomian masyarakat di sekitaran daerah Teluk Tapang dan Air Bangis akan hidup. Karena untuk wilayah utara , khususnya Mandailing Natal dan daerah terdekat wilayah provinsi Sumatra Utara lainnya nanti akan mengirim logistik lewat pelabuhan kita mengingat jarak yang relatif dekat,” ucapnya.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga BMCKTR Provinsi Sumatra Barat, Adratus Setiawan menambahkan, Pemprov Sumbar sejak empat tahun terakhir juga berfokus untuk melakukan pembenahan dan pengembangan akses jalan menuju destinasi wisata.
Upaya itu, dilakukan lewat pembangunan ruas jalan Pasar Baru-Alahan Panjang yang akan menghubungkan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok lewat sumber pendanaan Dana Alokasi Umum(DAU) yang ditentukan.
Hal ini secara umum untuk melanjutkan pekerjaan yg telah diselesaikan melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dari pemerintah pusat pada tahun 2020 sampai 2022 yang dialokasikan di beberapa ruas pendukung Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Mandeh. Termasuk ruas Pasar Baru – Alahan Panjang.
Selain untuk menunjang aktivitas pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandeh, pembangunan akses jalan ini akan mempermudah distribusi hasil pertanian Kabupaten Solok ke Pesisir Selatan dan sebaliknya.
“Selama tiga tahun terakhir Sumatra Barat mendapatkan kucuran dana PHJD dari pemerintah pusat rata-rata sekitar Rp160 Milliar per tahun,” jelasnya.
Adratus Setiawan mengakui, sampai saat ini upaya pemeliharaan maupun peningkatan kualitas jalan berstatus milik Provinsi, masih menghadapi tantangan karena kemampuan fiskal dan APBD Pemprov Sumbar yang masih terbatas.
Kondisi ini, mau tidak mau mengharuskan dinas BMCKTR Sumbar untuk berkreasi dan bekerja keras berburu berbagai sumber pendanaan lain non APBD yang mungkin bisa digunakan untuk mengisi kekurangan tersebut.
Sebagai gambaran, total alokasi anggaran untuk Bidang Bina Marga BMCKTR Sumbar saat ini hanya berada di kisaran angka sekitar Rp150 sampai 200 Milliar per tahun.
Jumlah ini masih sangat kurang. Mengingat untuk mencapai target indeks kemantapan jalan yang ditetapkan sebesar 1,5 persen sampai 2 persen pertahun saja, dibutuhkan anggaran ideal sekitar Rp 400 Milliar.
Dana ideal tersebut, diperlukan untuk melakukan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan kualitas hingga pembangunan 68 ruas jalan milik Provinsi yang ditetapkan lewat SK Kementrian PUPR terbaru sepanjang 1.690 Kilometer.
“Dengan keterbatasan anggaran kita dituntut untuk punya strategi dan taktik dalam mengusulkan sumber pendanaan lain diluar APBD,” jelasnya.
Pada rentang waktu tahun 2021 sampai tahun 2024 ini, Sumatra Barat tercatat telah menikmati Rp160 Milliar dana Program Hibah Jalan Daerah (PHJD), Rp 50 Milliar pertahun Dana Alokasi Khusus (DAK) jalan, hingga Rp 56 Milliar Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.
“Semua jenis pendanaan itu dilakukan di ruas jalan provinsi dan dilakukan oleh dinas BMCKTR. Disamping itu, juga ada pekerjaan yang dilakukan di ruas jalan provinsi dengan pelaksana BPJN Sumbar,” tambahnya.
Adapun proyek pembangunan infrastruktur strategis Sumbar yang dilaksankaan Kementrian PUPR lewat BPJN Sumbar, diantaranya adalah seperti proyek pembangunan Jalan Bungo Tanjung – Teluk Tapang pada tahun 2021, dan multiyears tahun 2022- hingga 2024.
“Kemudian ada juga program Inpres jalan daerah pada ruas Payakumbuh – Sitangkai tahun 2023 . Sumber pendanaan yang diraih berkat kerja keras pengusulan oleh jajaran Pemprov Sumbar ini, diprioritaskan digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalanan dan meningkatkan kemantapan jalan Provinsi,” jelasnya,
Sementara, lewat mekanisme DBH Sawit, Pemprov Sumbar telah melakukan pembangunan ruas jalan Manggopoh-Padang Lua, Panti-Simpang Ampek dan Abai Sangir-Sungai Dareh.
“Pemprov Sumbar tetap berjuang mengejar sumber pendanaan lain di luar APBD untuk meningkatkan kualitas akses jalan serta memperlancar aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah,” pungkasnya mengakhiri. (*)