Saat Hendri Septa Jadi Wako Padang, Jumlah Penduduk Miskin Terendah dalam 12 Tahun Terakhir

Angka tersebut jauh melampaui target IKD Perubahan RPJMD Padang 2019-2024, yakni 13,09 persen. Capaian 2023 tersebut juga telah melampaui target tahun 2024, yaitu 12,86 persen.

Kenapa bisa turun? “Kami menjawabnya dengan menggulirkan berbagai program, antara lain pelatihan untuk calon tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan program padat karya,” kata dia.

Penurunan angka kemiskinan di Padang tentu capaian yang sangat baik. Ini menandakan guliran program penanggulangan kemiskinan melalui strategi menurunkan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meminimalkan atau pengurangan kantong-kantong kemiskinan telah berhasil dilaksanakan.

Semasa Hendri Septa menjabat sebagai Wali Kota Padang, secara kontinu juga menggulirkan anggaran melalui perangkat daerah terkait, baik yang bersumber dari APBD Padang, APBD Sumbar maupun dari APBN. Di samping tetap menggandeng pihak-pihak lainnya, seperti Baznas, dunia usaha, LSM, BUMN/BUMD, dan swadaya masyarakat.

Angka pengangguran di Padang pascapandemi Covid-19 ditekan agar jumlahnya terus menurun. Alhasil, pada 2022, tercatat pengangguran terbuka sebesar 11,69 persen. Saat pandemi Covid-19 angka pengangguran 13,64 persen. Sebelum Covid-19 berada di angka 8,74 persen. Pada 2023 persentase pengangguran diturunkan 9 persen dan 2024 menjadi 7 persen.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan jumlah pengangguran, antara lain mengadakan pelatihan keterampilan, pembinaan untuk pelaku wirausaha, berkolaborasi dengan perusahaan untuk membuka lowongan kerja dan job fair, serta program pemagangan.

Job fair yang dilaksanakan merupakan salah satu implementasi dan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam menurunkan angka pengangguran terbuka di Padang yang masih cukup tinggi, karena pandemi Covid-19.

Kemudian juga mendorong masyarakat angkatan kerja untuk menjadi tenaga kerja mandiri. Salah satunya dengan meningkatkan kompetensi dengan berbagai pelatihan agar bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain. Selain itu, juga memfasilitasi pelaku UMKM guna melakukan pengembangan usaha.

Berhasil turunkan angka kemiskinan, penghargaan dari pemerintah pusat didapat berupa dana insentif fiskal sebesar Rp5,3 miliar. Penghargaan ini diberikan atas upaya dan kerja keras penghapusan kemiskinan ekstrem di Padang. Langsung diserahkan oleh Wapres RI KH Ma’ruf Amin di Jakarta, Kamis (9/11/2023). (*)