Teks Foto : Salah satu kegiatan PKK dalam penanganan stunting di Kabupaten Pasaman Barat. Osniwati
PASBAR, HARIANHALUAN.ID — Tingginya angka stunting di Kabupaten Pasaman Barat mencapai 29,7 persen membuat wilayah tersebut fokus dalam penanganannya. Tahun 2025 mendatang akan mengucurkan dana sebesar Rp69 miliar.
Walaupun mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2024 yakni Rp71 miliar. Karena Pemkab Pasbar mengalami penurunan anggaran APBD.
Menurut Pelaksana tugas Kepala Balitbangda Pasaman Barat Ikhwanri bahwa detail anggaran yang akan dikucurkan mencapai Rp69.605.457.441.
“Intervensi terhadap penanganan Stunting melalui lintas sektor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada,”katanya.
Dia mengatakan anggaran yang disiapkan itu akan ditempatkan pada organisasi perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Anak Perempuan, Dinas Perumahan dan Pemukiman dan dinas lainnya.
“Alhamdulillah kita telah berhasil menurunkan angka stunting dari 35,5 persen menjadi 29,7 persen pada 2024,”katanya.
Ia melanjutkan, dengan kerja sama semua lintas sektor angka prevelensi stunting berhasil turun. Dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2024, angka prevalensi Pasaman Barat berada pada angka 29,7 persen.
Adapun upaya yang dilakukan, kata dia, adalah dengan intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Intervensi sensitif tu adalah intervensi secara fisik seperti penyediaan air minum layak, sanitasi layak, rumah layak huni, sumber penerangan listrik, memasak dengan gas.
“Penyediaan ini telah berjalan di 11 kecamatan yang ada oleh lintas organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Pemukiman (Perkim) dan dana dari Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan kelapa sawit,” katanya.
Selain itu juga melakukan intervensi spesifik terkait gizi dan kesehatan mulai dari kandungan, lahir, dan bayi hingga usia 1.000 hari kehidupan.
Pihaknya juga telah menganggarkan Rp71 miliar untuk terus menekan angka stunting pada 2024.
Sedangkan pada 2023 Pemkab Pasaman Barat telah mengalokasikan sebesar Rp72,43 miliar atau 19,02 persen dari belanja langsung dengan realisasi mencapai 85,12 persen.
“Kolaborasi untuk menekan angka stunting terus dilakukan, tidak hanya dengan organisasi perangkat daerah saja tetapi juga dengan TP-PKK,” katanya.
Ia menyebutkan melalui program TP PKK antara la pemberian obat tambah darah, pemeriksaan ibu hamil dan balita di posyandu, sanitasi, bedah rumah layak huni, dan lainnya.
Selain itu, kata dia, juga memperhatikan pola asuh anak dan balita, peningkatan ekonomi dalam rumah tangga, pengolahan makanan untuk pemenuhan gizi keluarga, serta pemanfaatan pekarangan dengan menanam sayuran.(*)
