HARIANHALUAN.ID – Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2023 turun sebesar Rp3 miliar di Kabupaten Pasaman Barat. Jika tahun 2022 ADD sebesar Rp37 miliar, tahun 2023 menjadi Rp34 miliar.
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Pasaman Barat, Randy Hendrawan, alokasi untuk dana desa menjadi perhatian serius pemerintah pusat, karena menjalankan konsep membangun Indonesia dari pinggiran.
“Hal ini sudah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi desa atau nagari, salah satunya kebijakan anggaran,” katanya.
Ia mengatakan, dana tersebut akan dibagi kepada 19 desa atau nagari di Pasaman Barat dengan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat lainnya. Sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat, maka penggunaan dana desa digunakan di antaranya untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa.
Pemulihan ekonomi itu berupa pendidikan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa, pengembangan usaha ekonomi produktif yang dikelola badan usaha milik desa dan pengembangan desa wisata.
Lalu untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, yakni perbaikan dan konsolidasi data desa dan pendataan perkembangan desa, ketahanan pangan nabati dan hewani, pencegahan dan penurunan stunting, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) warga desa dan peningkatan keterlibatan warga desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Juga perluasan akses pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, bantuan langsung tunai dana desa. “Selain itu, dana desa juga digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam,” katanya.
Ia menekankan kepada wali nagari atau kepala desa, serta perangkatnya dapat mempelajari aturan yang ada, sehingga tidak menyalahi aturan dalam penggunaan dana tersebut. “Pembekalan dan bimbingan teknis terus kita lakukan terhadap semua perangkat nagari. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik dan bisa dinikmati masyarakat,” ujarnya. (*)