PADANG, HARIANHALUAN.id–Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara nasional pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp300 triliun melalui 46 lembaga penyalur.
Hingga 31 Maret 2025 realisasi atau penyaluran KUR di tanah air sudah mencapai sekitar Rp70 triliun dengan sejuta lebih debitur/penerima manfaat.
Demikian dikatakan Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) Helvi Yuni Moraza dalam Rapat Koordinasi Penyaluran KUR 2025 Regional Sumatera di Istana Gubernur Sumbar, Senin (28/4).
Rakor tersebut dihadiri oleh utusan dari 18 lembaga keuangan penyalur, 6 lembaga penjamin, 10 Dinas KUKM, serta 2 Inkubator bisnis ini.
Hadir juga Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra, Regional CEO BRI Padang Riza Pahlevi serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar Endrizal.
Helvi mengatakan KUR harus menjadi instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan melalui pembiayaan yang berfokus pada penguatan usaha produktif milik UMKM.
Dikatakannya hal ini sejalan dengan amanat dari Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Dalam hal ini Kementerian UMKM bertugas untuk memastikan akses pembiayaan UMKM, meningkatkan akses pasar, serta melakukan pendampingan dan pelatihan bagi usaha mikro,” ujarnya.
Helvi mengatakan penyaluran KUR regional Sumatera juga cukup baik dengan penyaluran sampai 31 Maret 2025 mencapai Rp17,5 triliun dengan 270.132 debitur penerima manfaat.
“KUR sebesar Rp17,5 triliun tersebut disalurkan kepada sebanyak 248.789 debitur baru. Ini bagus sekali, untuk debitur baru angkanya cukup signifikan,” terangnya.
Hal yang menarik lainnya dari rakor hari ini dikatakannya adalah pencapaian terkait sektor produksi yang sangat signifikan mencapai 60 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 58 persen.
“Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran KUR sudah terhubung atau sinkron dengan potensi besar yang ada di Sumatra seperti sektor pertanian, perkebunan dan perikanan,” ujar dia.
Dikatakannya guna menghindari praktik penyalahgunaan penyaluran KUR oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka dilakukan evaluasi dan monitoring dalam bentuk rakor seperti ini.
“Sepanjang penyaluran KUR baru kali ini kita mengadakan monitoring. Selama ini perbankan menanggung sendiri permasalah yang ada di lapangan.
Tadi dibuka semua apa sih keluhan teman-teman pelaksana. Semua kita bicarakan, bagaimana target pencapaian KUR ke depan meski demikian prinsip kehati-hatian juga seperti apa.
Perbankan juga ingin tahu juga sejauh mana aturan tersebut tidak melanggar atau melanggar dan semua hal sudah dijelaskan oleh otoritas terkait,” ujar dia lagi.
Dengan demikian dikatakannya UMKM bisa mendapatkan haknya, dan perbankan dalam menyalurkannya tidak ragu-ragu lagi karena sudah ada pakem yang mereka pahami dari otoritas terkait.
Bank Nagari Targetkan
Penyaluran KUR Rp2 Triliun
Sementara itu Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra mengatakan target penyaluran KUR Bank Nagari pada tahun ini sebesar Rp2 triliun.
Hingga saat ini penyaluran KUR sudah terealisasi lebih kurang 19 persen atau sekitar Rp396 miliar dengan 2.182 debitur/penerima.
“Dari jumlah tersebut dominan debitur baru. debitur naik kelas sekitar 300 orang, jadi hapir 80 persennya merupakan debitur baru,” katanya.
Dikatakannya akumulasi NPL atau rasio kredit bermasalah dari tahun 2016 sampai Maret 2025 relatif kecil hanya 1,8 persen atau jauh di bawah ambang batas 5 persen.
“Kalau KUR tahun 2025 jika disalurkan tahun 2025, maka NPLnya harus 0 persen karena tahun itu baru disalurkan jadi tidak boleh ada yang macet,” terangnya. (h/ita)
