PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Muhammad Taufik, mengatakan bahwa, perlu analisa terlebih dahulu terkait program yang dibawa oleh sejumlah menteri tersebut apakah benar kunjungan tersebut memang berdasarkan rencana pembangunan dan keberlangsungan di Sumbar.
“Saya pikir ini perlu ditelaah terlebih dahulu, peletakan batu pertama atau peluncuran program-program tersebut kan program nasional. Apakah program serupa hanya diluncurkan di Sumbar saja atau sudah dilakukan juga di daerah-daerah lain, ini harus dipastikan dahulu,” katanya.
Kendati demikian, ia melihat bahwa, kunjungan yang dilakukan oleh sejumlah menteri ke Sumbar, selain memang untuk menjalankan program yang ada, kunjungan tersebut tetap mengandung unsur politik karena sejatinya hal tersebut memang melekat dalam diri mereka karena mereka berasal dari ranah politik.
“Ini hal yang pasti. Setiap menteri yang datang ke Sumbar atau daerah-daerah lain sudah dipastikan memiliki muatan politik. Bukan hanya menteri, bahkan Gubernur dan Wakil Gubernur pun pasti memiliki muatan politik karena hal ini sudah melekat pada mereka yang berkecimpung dalam ranah tersebut. Namun, mereka juga harus piawai dalam memilah mana yang kepentingan politik mana yang kepentingan publik,” kata Taufik.
Terkait kelancaran pembangunan dan keberlangsungan suatu daerah, ia menegaskan bahwa, peran kepala daerah adalah meyakinkan pusat dan mencari peluang untuk memajukan suatu daerah dengan tidak hanya bergantung kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). (*)