PWI dan DKP Sumbar Dukung Kongres Persatuan

PADANG, HARIANHALUAN.ID – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Sumbar mendukung upaya berbagai pihak, guna menemukan jalan ke luar atas konflik internal di tubuh PWI Pusat.

Melalui press release yang diterima Haluan, Minggu (18/5/2025), Pengurus PWI Provinsi Sumbar menyambut baik kesepakatan melalui negosiasi maraton di Jakarta, Jumat (16/5/2025) malam, antara Ketua Umum PWI hasil Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun dan Ketua Umum PWI hasil Kongres Luar Biasa, Zulmansyah Sekedang.

Ketua PWI Sumbar, Widya Navies bersama Ketua DKP Zul Effendi menegaskan, kepengurusan PWI Sumbar hingga kini masih solid. Adanya Kesepakatan Jakarta, tentunya sebuah langkah maju yang patut diapresiasi.

“Kepengurusan PWI Sumbar menaati PD PRT/peraturan organisasi hasil Kongres PWI, terlebih semangat persatuan dan ketulusan yang melandasi agenda Kongres Persatuan tak bertentangan dengan setiap pedoman organisasi yang ada,” ujar Widya Navies.

“Sepanjang niatnya untuk persatuan dan kebaikan organisasi, kita pasti mendukungnya,” kata Zul Effendi.

Masing-masing pihak yang berselisih telah menyepakati masalah yang berlarut-larut di PWI akan diselesaikan melalui Kongres Persatuan yang akan digelar di Jakarta paling lambat 30 Agustus 2025.

Kesepakatan itu dicapai melalui negosiasi maraton di Jakarta, Jumat (16/5/2025) malam, antara Ketua Umum PWI hasil Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun dan Ketua Umum PWI hasil Kongres Luar Biasa, Zulmansyah Sekedang.

Hendry terpilih sebagai Ketua Umum PWI melalui Kongres Bandung, 27 September 2023. Kurang dari setahun, awal 2024, PWI dilanda konflik internal, yang berbuntut Kongres Luar Biasa (KLB) di Jakarta, 18 Agustus 2024. KLB PWI memilih Zulmansyah secara aklamasi sebagai Ketua Umum.

Kesepakatan tersebut dimediasi oleh Dahlan Dahi, anggota Dewan Pers. Melalui negosiasi yang alot, dalam semangat persahabatan dan rekonsiliasi, Hendry dan Zulmansyah menuangkan poin-poin kesepakatan dalam dokumen bermaterai yang diberi nama “Kesepakatan Jakarta”.