Sutan Riska juga menjelaskan, saat dirinya dan korwil turun ke daerah daerah seluruh Indonesia, ada beberapa persoalan yang dibawa untuk nanti dibahas di rakernas seperti Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja terkait dengan Penghapusan Pegawai Honor.
“Kami mohon nanti masukan kepada bapak Men-PAN RB dan bapak Presiden untuk ditunda supaya nanti ini tidak menjadi masalah di kabupaten seluruh Indonesia,”ungkapnya.
Selain itu, kata Sutan Riska, yang menjadi isu dalam beberapa tahun yang belum terealisasi adalah bentuk komitmen dari Kepala Daerah dengan para Mentri.
“Kami juga telah mengundang beberapa mentri namun tidak bisa hadir. Kami berharap pertemuan APKASI ini adalah pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah dengan pemerintah pusat, ” jelasnya.
APKASI, kata Sutan Riska, akan selalu ada untuk memberikan solusi dan saran, supaya aturan-aturan tidak bertabrakan dan menjadi permasalahan yang berkelanjutan.
“Kami mohon kepada bapak mentri untuk memberitahukan kepada teman sejawat (di kementerian) agar bisa berkolaborasi dengan Apkasi,” tandasnya.
