PADANG, HARIANHALUAN.ID — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2025 mengalami penurunan tajam. Kondisi ini dinilai sebagai cerminan adanya masalah struktural dalam sistem penerimaan daerah. Selain itu, tingginya ketergantungan pada dana pusat dan melambatnya laju ekonomi nasional turut memperburuk situasi fiskal daerah.
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Sri Maryati, mengatakan bahwa struktur PAD Sumbar terlalu didominasi oleh pajak kendaraan bermotor. Ketika terjadi perubahan dalam sistem bagi hasil, di mana pendapatan tidak langsung masuk ke kas daerah melainkan dikonsolidasikan setiap tiga bulan, maka dampaknya terasa signifikan terhadap penerimaan.
“Selama ini PAD Sumbar sangat bergantung pada pajak kendaraan bermotor. Tapi sejak adanya perubahan mekanisme penyaluran, penerimaan menjadi tersendat,” ujar Sri kepada Haluan, Rabu (16/7/2025).
Baca Juga: Realisasi APBD Sumbar 2025 Seret, Pemprov Dihantui Beban Utang dan Merosotnya PAD
Sri juga menyoroti rendahnya efektivitas program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dalam jangka panjang. Menurutnya, kebijakan ini justru lebih menguntungkan kabupaten/kota dibanding provinsi, meski di sisi lain bertujuan untuk menjangkau kembali potensi pajak yang tersebar.
“Kalau pemutihan dilakukan terus-menerus, masyarakat tidak merasa perlu bayar pajak tepat waktu. Denda yang seharusnya menjadi pemasukan provinsi malah hilang,” ujarnya.
Lebih jauh, Sri menyebut bahwa sumber utama persoalan PAD Sumbar terletak pada sempitnya basis penerimaan daerah dan belum optimalnya pemanfaatan sektor-sektor potensial di luar pajak kendaraan. Ia mencontohkan sumber daya alam (SDA) seperti pasir dan batu yang sebagian besar aktivitasnya belum legal.
“Kalau dilegalkan, hasilnya justru jadi milik pusat. Kalau dibiarkan, daerah tidak dapat pajaknya. Jadi kita seperti di persimpangan,” jelasnya.
Sebagai solusi, Sri menyarankan agar Sumbar mulai mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sumber PAD alternatif yang lebih berkelanjutan.
“Sumbar punya potensi besar di sektor jasa, bukan hanya tambang atau sumber daya alam. Pariwisata dan ekonomi kreatif harus dijadikan prioritas pembangunan ekonomi daerah,” katanya.
