PADANG, HARIANHALUAN.ID — Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Sumbar, Darma Wijaya mengaku pihaknya tidak melakukan pemantauan langsung terhadap peredaran beras oplosan yang belakangan menjadi sorotan publik. Bagaimanapun, pengawasan terhadap praktik curang dalam distribusi beras bukan merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bulog.
“Pengawasan beras oplosan itu ranahnya Tim Satgas Pangan. Kami di Bulog fokus pada tugas penyaluran beras cadangan pemerintah dan program stabilisasi pangan,” ujarnya kepada Haluan, Rabu (17/7).
Darma menjelaskan, pelaku di balik praktik pengoplosan beras premium yang belakangan ini diungkap oleh Kementerian Pertanian (Kementan) adalah beberapa korporasi nakal yang beroperasi di kota-kota besar.
Sementara di Sumbar, berbagai jenis beras lokal premium yang saat ini beredar di pasaran, rata-rata dikemas dan disalurkan oleh heller penggilingan padi skala kecil yang rasanya cukup mustahil melakukan kecurangan semacam itu. Hal itu tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat Sumbar yang menjunjung tinggi asas Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK).
“Saya memang tidak bisa bilang iya atau tidak, karena itu memang bukan domain kami. Namun menurut saya, di sini budayanya masih kental dan pelaku usaha masih cukup patuh,” ucapnya.
Meskipun tidak melakukan pengawasan khusus terhadap kualitas dan mutu beras yang beredar secara umum di pasaran, namun Bulog melakukan pengawasan dan kontrol ketat terhadap rantai distribusi beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) yang menjadi tugas pokok fungsi (tupoksi) Bulog.
“Penyaluran beras SPHP saat ini sedang dalam tahap verifikasi dan telah berjalan. Beras SPHP setidaknya bisa menjadi pilihan beras berkualitas baik yang bisa dibeli masyarakat,” katanya.
