“Masuk akal nggak, ada perusahaan dari Kalimantan tiba-tiba masuk ke Sumbar kalau tidak ada yang membawa? Asosiasi itu sendiri yang kerap membawa, lantaran ingin menang proyek,” ucapnya.
Menurutnya, jika asosiasi kompak, peluang UMKK lokal bisa lebih terlindungi. Pemerintah daerah, kata dia, tidak bisa serta-merta melarang perusahaan luar masuk, sebab regulasi nasional membolehkan kompetisi terbuka.“Pemda tidak bisa melarang. Yang bisa proteksi justru asosiasi. Kalau mereka solid, pelaku usaha lokal bisa lebih terjamin,” katanya.
Cerry menegaskan, pengalaman pribadinya sebagai mantan pelaku usaha konsultan membuat dirinya memahami persoalan ini lebih dekat. Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan asosiasi, agar proteksi terhadap pelaku lokal tidak hanya sebatas kebijakan di atas kertas. (*)
![Minangkabau Kini: ABS-SBK Tinggal Semboyan, Agama Hanya Simbol dan Ritual [Bagian 2]](https://harianhaluan.id/wp-content/uploads/2025/08/REFLEKSI-Minangkabau-Kini-120x86.jpg)
![Minangkabau Kini: ABS-SBK Tinggal Semboyan, Agama Hanya Simbol dan Ritual [Bagian 1]](https://harianhaluan.id/wp-content/uploads/2025/08/REFLEKSI-Minangkabau-120x86.jpg)
