PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) merumuskan sejumlah strategi untuk merespons kebijakan pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat dalam forum rapat staf yang digelar di Kantor Gubernur Sumbar, Jumat (10/10) kemarin.
Dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar itu, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy menyatakan bahwa kebijakan pemangkasan TKD harus dibaca sebagai ujian kemandirian dan kedewasaan fiskal daerah.
Menurut Vasko, selama ini masih terlalu banyak instansi pemerintah yang masih nyaman menggantungkan programnya pada Dana Perimbangan, tanpa keberanian menggali sumber pendapatan sendiri.
“Sudah bukan zamannya lagi bekerja santai di zona nyaman. Pemangkasan TKD ini adalah alarm bagi kita semua untuk berbenah. Setiap OPD harus berani berinovasi, mencari peluang baru, dan menggali potensi yang bisa menambah pendapatan daerah,” ujarnya.
Vasko menyebut, kebijakan efisiensi nasional memang tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya akan jauh lebih berat bila daerah tidak segera menyesuaikan pola kerja. Oleh karena itu, Pemprov Sumbar kini mengarahkan seluruh perangkat daerah untuk berpikir produktif, lintas sektoral, dan kolaboratif.
Ia menekankan pentingnya perubahan mental aparatur dari sekadar menjalankan rutinitas administratif menjadi aparatur yang mampu memproduksi nilai ekonomi bagi masyarakat. “Kita sering kali terlalu sibuk menampilkan keberhasilan, tapi menutupi masalah. Kalau ingin maju, kita harus terbuka, jujur, dan siap mencari solusi bersama,” ujarnya.
Menurut Vasko, kemandirian fiskal bukan sekadar jargon, melainkan satu-satunya cara agar Sumbar tetap mampu menggerakkan pembangunan di tengah keterbatasan pusat. Ia mengingatkan, tidak ada lagi ruang bagi pimpinan OPD untuk berlindung di balik alasan minimnya dana pusat. “Pendapatan daerah adalah kunci kemandirian Sumbar. Tanpa itu, kita hanya bergantung, bukan berkembang,” katanya.
