“Ini akan menambah beban untuk pembangkit PLN sebesar 6,3 Giga Watt (GW). Artinya, program ini selain mengurangi impor energi, juga sekaligus mengurangi subsidi, serta menyelesaikan kondisi oversupply,” paparnya.
Mendapat dukungan Komisi VII DPR RI, Darmawan berharap ke depannya sosialisasi program ini dapat berjalan dengan lancar. Apalagi, program konversi ke kompor induksi ini juga akan membentuk rantai pasok, sehingga akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) setiap Rp1 triliun investasi dalam negeri mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.438 orang. Dengan proyeksi investasi dari program konversi sekitar Rp14 triliun, maka dapat menyerap tenaga kerja sekitar 20.132 orang.
Untuk memastikan kesiapan kapasitas produksi 5 juta kompor induksi pada 2023, 2024 dan 2025, PLN telah melakukan diskusi dengan produsen. Hasilnya, 6 pabrikan lokal sudah memberikan komitmen untuk memproduksi dengan kandungan TKDN secara bertahap akan naik sampai 70 persen.
Hasil produksi dari produsen lokal ini nantinya akan disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro, berupa 1 unit kompor induksi 2 tungku dan 1 set perlengkapan memasak berupa penggorengan dan panci. PLN juga akan memberikan bantuan pemasangan instalasi serta penambahan daya gratis untuk kompor induksi.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Darmawan menambahkan, PLN telah menyiapkan program secara detail yang berbasis digital. Mulai dari data keluarga penerima manfaat (KPM), sistem monitoring pemakaian energi, lokasi, dan sistem operasional, sampai ke pembayaran.
