HARIANHALUAN.ID – Anggota DPRD Pasaman Barat (Pasbar) dari Fraksi PAN, Syafridal menyoroti Kepala Dinas PUPR Pasbar yang tidak pernah hadir dalam setiap sidang paripurna.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna Laporan Pansus atas Tiga Ranperda Masa Sidang Kedua di Gedung Parlemen Padang Tujuh, Kamis (7/7/2022).
“Kita minta kepada Sekretaris Daerah Pasaman Barat yang hadir mewakili pemerintah saat ini, untuk menyampaikan ke bupati agar memberikan tindak tegas kepada Kadis PUPR ini,” katanya.
Menurutnya, beberapa para organisasi perangkat daerah (OPD) sering mengabaikan undangan rapat komisi dan rapat paripurna dari wakil rakyat.
Artinya, meski ada yang hadir mewakili dari dinas yang diundang, namun yang hadir bukan seorang pengambil kebijakan dan seolah hanya sebagai pendengar seremonial.
“Ini seolah melecehkan kami di sini, setiap diundang tidak pernah hadir. Semoga ini jadi catatan bagi pemerintah, tolong berikan tindakan shock therapy,” ulangnya kembali dengan tegas.
Di samping itu, ia mengungkapkan dengan ketidakhadiran Kadis PUPR tersebut, sejumlah pembahasan tentang lajunya pembangunan di Pasaman Barat menjadi terganggu.
“Kalau Kadis PUPR ini hadir, kita bisa langsung melakukan rapat komisi gabungan dan tidak ditunda-tunda lagi. Sementara kadis terhormat ini tidak pernah hadir,” sesal Ketua Komisi II DPRD Pasaman Barat itu.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Pasaman Barat, Daliyus K juga menambahkan, agar nanti dalam rapat paripurna akhir pengesahan atau ketok palu ke depan dihadiri langsung oleh bupati.
“Jangan diwakili lagi, kita minta bupati dan wakil bupati yang duduk di sini,” ucapnya menambahkan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Hendra Putra menyampaikan permintaan maaf atas ketidakhadiran kepala daerah dalam rapat paripurna tersebut. “Bupati sedang dinas luar menghadiri acara asosiasi kabupaten/kota penghasil sawit di Jakarta. Sedangkan wakil bupati dinas luar ke Kota Medan menghadiri Harganas,”ujarnya.
Namun Hendra Putra sendiri tidak memberikan tanggapan apapun tentang ketidakhadiran kepala dinas yang dimaksud. Ia hanya menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap tiga ranperda. (*)