SOLOK, HALUAN — Bupati Solok, Epyardi Asda mempertanyakan niat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mengadakan rapat koordinasi (rakor) di Mentawai. Bahkan mantan anggota DPR RI itu menolak kehadirannya, karena lebih memilih bersama masyarakat dari pada rapat seremonial dan dianggap abal-abal.
“Saya lebih memilih bersama masyarakat saya membahas pembangunan, bagaimana masyarakat saya merasakan langsung. Ngapain harus rapat di Mentawai, berapa uang negara habis untuk rapat itu. Kan bisa rapat di kantor gubernur. Dan duitnya kan bisa untuk perbaiki jalan dan lain-lain. Dan saya tak ingin ikut rapat abal-abal dan seremonial itu,” ucapnya, Rabu (9/3).
Dijelaskannya, ia menduga ada niat yang tidak baik untuk Pemkab Solok. Hal ini terkait dengan sejumlah kejadian yang dialami oleh kabupaten penghasil beras tersebut. “Kami mensinyalir adanya dugaan niat buruk, agar kabupaten penghasil beras tersebut tetap terpuruk dan terbelakang. Pertama ini kami rasakan saat kami mengundang gubernur secara resmi untuk membahas perkembangan objek wisata di Danau Singkarak. Dari dua kali undangan resmi, tidak dihadiri oleh gubernur atau perwakilan Pemprov Sumbar. Tak hanya itu, telepon saya berkali-kali kepada Gubernur tidak direspon,” tuturnya.
“Padahal jelas, pariwisata ini adalah progul (program unggulan) Pemkab Solok dan Pemprov Sumbar. Bagaimana mau memajukan daerah kalau seperti ini,” tutur Epyardi.
Bahkan, kata Epyardi, niat baik Pemkab Solok untuk menemui dinas terkait di Pemprov Sumbar pun dinilai merendahkan. Hal ini diketahui ketika Sekda Kabupaten Solok ingin menemui salah satu kepala dinas untuk membahas soal objek wisata yang dinilai dipersulit untuk bertemu.
“Sekda saya saja dipersulit untuk bertemu. Bahkan berjam-jam Sekda saya menunggu. Padahal sebelumnya saya sudah komunikasikan dengan gubernur. Tapi, faktanya jajaran saya dipersulit,” ucapnya.
Hal lain yang dipertanyakan Epyardi Asda adalah saat beberapa kali kedatangan Gubernur Sumbar ke Kabupaten Solok tanpa koordinasi dengan Pemkab Solok. Bahkan warga melaporkan sempat terjadinya konflik di lapangan sesama warga.
“Saya sering mendapat laporan dari warga. Gubernur datang ke sejumlah nagari di Kabupaten Solok. Tapi tanpa koordinasi dengan Pemkab Solok dan ini membuat riak di tengah masyarakat. Karena ada warga menanyakan permintaan atau keinginan warga kepada saya setelah kedatangan gubernur. Saya kan tidak tahu apa yang diminta warga ke gubernur,” ucapnya.
Epyardi juga mengungkapkan, ia menerima laporan adanya insiden antara warga setelah kedatangan Gubernur Sumbar di Koto Anau. “Laporan kepada saya ada insiden antara warga di Koto Anau. Dan laporan itu ditujukan ke pemkab. Bagaimana kami tahu, masuk aja tanpa koordinasi. Padahal jelas, tugas bupati itu juga menjaga stabilitas keamanan daerahnya,” ucapnya.
Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, Bupati Solok Epyardi Asda mengeluarkan surat edaran. Dalam surat tersebut bupati mengimbau agar perangkat nagari untuk menanyakan kedatangan pihak manapun dan membuat kerumunan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Selain itu, juga untuk memperjelas koordinasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
“Saya sudah buat surat edaran ke nagari-nagari. Untuk mempehatikan wilayahnya. Siapa pun yang datang harus koordinasi terlebih dahulu. Jangan merasa seperti raja saja. Kita sesama pemerintah mesti tahu komunikasi,” ujarnya.
Epyardi juga menyorot buruk koordinasi Pemprov Sumbar dengan kepala daerah. Hal ini terlihat ketika terjadi bencana gempa di Pasaman. Gubernur Sumbar berjalan sendiri tanpa mengordinasikan kepala daerah lainnya. Sehingga pada saat itu ia berinisiatif mengordinasikan sejumlah kepada daerah untuk membantu Pasaman.
“Kan seharusnya gubernur mengordinasikan ke kepada daerah untuk bergerak. Tapi nyatanya ada yang berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Dari sejumlah kejadian tersebut, Bupati Solok menilai adanya niat tidak baik kepada Pemkab Solok. Mulai dari pariwisata, hingga komunikasi dan koordinasi yang tidak melibatkan daerah. “Dugaan kami ada niat busuk dan buruk, agar Kabupaten Solok ini tetap terpuruk dan terbelakang,” tutur Epyardi.
Selain itu, Epyardi juga mempertanyakan niat Kadis Kominfo Sumbar yang menyatakan di sejumlah media terkait ketidakhadiran Pemkab Solok di rapat koordinasi di Mentawai. “Apa kapasitas mu bung? Apakah ini pernyataan dari gubernur, atau hanya si Jasman Rizal itu saja? Kalau benar itu dari gubernur sangat disayangkan sekali. Kan seharusnya bisa gubernur menanyakan langsung ke saya selaku bupati. Jadi apa maksudnya menyampaikannya ke media tanpa konfirmasi ke Pemkab dulu. Jangan bikin gaduh,” ucapnya.
Jasman Rizal saat dikonfirmasi mengatakan, pada saat acara di Mentawai ada penyerahan dari gubernur, tetapi pihak dari pemkab tidak hadir. “Saat dikonfirmasi tidak ada yang hadir, jadi ya kecewalah kita. Itu aja,” tuturnya.
Terkait dengan tidak dikonfirmasinya kehadiran Pemkab Solok diacara tersebut, Jasman justru mengatakan, Pemkab Solok yang harus mengkonfirmasi. “Undangan sudah dikirim, kok konfirmasi. Malahan sudah ditanya ke kepala biro pemerintahan. Saya sebagai jubir (juru bicara) tentu mengatakan apa adanya,” katanya.
Jasman menyampaikan, terkait pernyataannya di media, ia hanya menjawab apa adanya. Dan itu ia lakukan secara spontan. “Itu spontan saja. Ada kawan media yang bertanya saya sampaikan. Kan kalau kepala daerah tidak hadir bisa diwakili. Dan kami kecewa itu saja,” ucapnya.
Terkait pernyataan Bupati Solok Epyardi Asda yang kecewa dengan sikap pemprov terkait koordinasi dan komunikasi dan dugaan niat tidak baik terhadap Pemkab Solok, Jasman membantah. “Ga ada itu, ga ada,” kata Jasman. (h/rvo)
