HARIANHALUAN.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus membuktikan keseriusan pengembangan ekonomi syariah dengan menghadirkan Perda Wisata Halal. Kebijakab tersebut sebagai bagian dari upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia tahun 2024.
Diharapkan, semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai industri produk halal seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo selaku Ketua Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNSKS) dapat diterapkan di setiap Provinsi.
Harapan itu disampaikan Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional dan Muktamar Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia (PDMI), dengan tema “Meningkatkan Kapasitas Indonesia Sebagai Rujukan Pasar Halal” di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (15/9/2022).
Gubernur Mahyeldi menyampaikan, sebagai muslim terbesar di dunia, peluang pasar dan belanja masyarakat muslim juga sangat besar. Mulai dari produk makanan, fashion, kosmetik, farmasi, serta sektor rekreasi atau pariwisata.
“Tentunya ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan. Tidak ada pilihan lain bagi kita, selain memberikan dukungan, memberikan support, kemudian memberikan implementasi langkah-langkah sesuai yang dinyatakan oleh pak presiden,” kata Mahyeldi.
Untuk di Sumbar, menurut Mahyeldi, Wakil Presiden secara khusus menumpangkan harapan kepada Sumbar sebagai provinsi dengan populasi 98 persen muslim dan memiliki falasafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), berpotensi besar menjadi pusat industri halal di Indonesia.
Mahyeldi menambahkan, beberapa upaya mewujudkan harapan wakil presiden tersebut diantaranya menghadirkan perda tentang penyelenggaraan pariwisata halal yaitu, Perda Nomor 1 Tahun 2020 yang diikuti oleh peraturan gubernur tentang pengembangan ekonomi syariah Sumatera Barat dan sudah mempunyai masterplan industri produk halal Sumatera barat.
“Di Sumbar juga sudah ada beberapa realisasi industri halal, yakni berupa sentra rendang di Kota Payakumbuh, Kota Padang bahkan sudah mengekspor bumbu/pasta rendang ke timur tengah dan Norwegia. Termasuk sertifikat halal gratis bagi industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro kecil (UMK). Inilah beberapa upaya dilakukan Sumbar untuk menjawab harapan dari pak presiden dan juga dari bapak wakil presiden,” sebut Mahyeldi lagi.
Realisasi lain yang dilakukan Sumbar adalah pelatihan kepada juru semblih halal (Juleha) dan pendampingan Proses Produk Halal (PPH), menetapkan kuliner halal aman dan sehat (KHAS) di Kota Bukittinggi, Payakumbuh, dan Padang.
Kemudian juga pembentukan halal center melalui perguruan tinggi serta riset makanan halal di kabupaten kota di Sumbar. Termasuk juga mengeluarkan sertifikat rumah potong hewan, hotel dan restauran Untuk realisasi yang sudah kita lakukan ini insyallah kita tingkatkan terus.
Namun dibalik itu juga ada faktor pendukung untuk produk halal yang pertama rumah potong hewan besertifikat halal. Tempat pemotongan unggas bersertifikat halal yang perlu di sertifikasi.
Lembaga pemeriksa itu ada Sucofindo, MUI dan bersama halal Madani, sehingga lebih banyak lagi agar percepatan dapat kita lakukan untuk pendampingan, termasuk juga pendamping produksi halal center bersama perguruan tinggi swasta Yastis.
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris mengatakan populasi muslim mengalami pertumbuhan yang cepat dan pesat. Kemudian trend hidup halalpun terus berkembang mengalami kemajuan secara global baik bagi muslim hingga non muslim.
Menurutnya potensi halal ataupun potensi kuliner, budaya, pariwisata dimiliki hampir seluruh wilayah Indonesia seperti Provinsi Jambi, Sumbar dan NTB tentunya dan ini sangat banyak berkembang ditengah masyarakat.
“Oleh karena itu perlu kita monitor dan benahi sistemnya dengan baik sehingga SDA yang agamis sebagai masyarkat yang teguh menjalankan prinsip Agama dengan baik serta mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.
Terakhir Gubernur Al Haris mengucapkan selamat datang terima kasih kepada pak Gubernur Mahyeldi telah berkenan hadir di provinsi Jambi ini. Ia berharap dengan adanya seminar ini dapat menambah wawasan untuk mengupayakan pengembangan industri dan ekosistem secara berkelanjutan di provinsi Jambi.
“Mudah-mudahan dengan kolaborasi bersama Provinsi Sumbar dapat saling membantu, yang lemah ia kuatkan, Jambi masih lemah SDMnya Sumbar yang bangkitkan,” harapnya. (*)