Dari Nagari Sumatra Barat Membangun

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar, Amasrul

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbar, Amasrul

HARIANHALUAN.ID — Konsep membangun Indonesia dari desa, strategi jitu pemerintah hari ini. Betapa tidak, desa yang tersebar di seluruh Indonesia sekitar 73.670 desa itu jika diberdayakan, akan menjadi kekuatan. Begitu juga halnya di Sumatra Barat (Sumbar) yang saat ini terdapat 1.035 nagari setelah pemekaran.

“Potensi itu ada di desa, kalau di Sumbar dikenal dengan nagari. Jika potensi nagari itu digerakan, maka Sumatra Barat juga akan berdampak,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbar, Amasrul, kemarin.

Dikatakannya, tak heran jika Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) menyatakan jika desa merupakan pembentuk Indonesia. Di Sumatra Barat desa itu bernama nagari. Dan ini juga telah di Perdakan, yakni Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari.

Jumlah desa atau nagari resmi bertambah dari 929 unit menjadi 1.035 pada September 2022 setelah 106 nagari/desa pemekaran mendapatkan kode wilayah administrasi pemerintahan desa dari Kementerian Dalam Negeri.

Kode wilayah administrasi pemerintahan desa yang baru diterima berasal dari hasil pengusulan penataan (pemekaran) nagari pada tiga pemerintahan kabupaten di provinsi itu. Sebanyak 47 kode pemerintahan nagari itu berasal dari pengusulan penataan dari tiga kabupaten, yaitu 25 kode untuk Pemkab Pasaman, 10 kode untuk Pemkab Agam dan 12 kode untuk Pemkab Pasaman Barat.

Berkaitan dengan diskusi sehari yang akan dilaksanakan Harian Haluan dengan tema “Dari Nagari Sumatera Barat Membangun” menurut Amasrul sebuah terobosan bagus. Sebab, Haluan dianggapnya mampu menangkap peluang di nagari. Nagari, tak sekadar daerah administratif saja, tetapi di dalamnya pembangunan terencana ada di sana.

Haluan, mampu menangkap peluang itu. Tidak hanya sekadar diskusi, namun Haluan diharapkan mendorong dan memberikan dukungan positif bagi pembangunan di nagari. Apalagi, yang diundang semua ketua Forwana kabupaten dan narasumber yang kompeten, tentu akan sangat bermanfaat bagi nagari,” ujarnya.

Senada dengan Amasrul, Ketua Forum Wali Nagari (Forwana) Sumatra Barat, Zul Arfin Dt. Perpatiah yang juga Wali Nagari Pasie Laweh, Agam mengapresiasi langkah yang dilakukan Haluan.

“Ini, terobosan hebat. Kami, sangat butuh dorongan berbagai pihak dalam membangun nagari, termasuk media. Dalam hal ini, Haluan bisa dikatakan menjadi pelopor,” ujar Zul Arifin.

Terlepas dari itu, Zul Arifin mengatakan bahwa benar nagari adalah kekuatan Sumatra Barat. Potensinya besar jika digerakan secara pas dan terukur. Menurutnya, desa atau nagari, berbeda dengan kota yang dinilai lebih maju dan berkembang. Nagari memiliki permasalahan yang lebih besar. Pembangunan yang dilakukan seharusnya tidak hanya terletak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, namun harus lebih dari hal itu.

Konsep pembangunan berkelanjutan tampaknya menjadi hal yang menjanjikan. Dalam pembangunan berkelanjutan, aspek pembangunan bukan hanya mengarah pada masyarakat masa kini melainkan juga masyarakat di masa depan.

“Nagari memang tak bisa dikesampingkan lagi. Keberadaannya yang strategis menjadi kekuatan ril bangsa ini,” ujar Zul Arifin. (*)

Exit mobile version