HARIANHALUAN.ID – Fraksi Gerindra DPRD Sumbar menyorot sejumlah program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang mengalami mangkrak dan tidak berjalan sesuai harapan.
Kritikan atas program unggulan pemprov yang dinilai mangkrak ini disampaikan Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, saat jumpa pers dengan awak media terkait Laporan, Evaluasi dan Rekomendasi Awal Tahun Fraksi Gerindra atas Kinerja Gubernur Sumbar Tahun 2022, di Padang, Selasa (3/1/2023).
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat mengatakan, dalam penetapan kinerja program unggulan (progul) Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026, sesuai keputusan Gubernur Nomor: 050-47-2022 dijelaskan, salah satu program unggulan yang dijalankan, yaitu menjadikan Gedung Kebudayaan Museum dan Perpustakaan Provinsi Sumbar sebagai pusat pendidikan dan wisata Iptek.
Langkah operasional untuk mewujudkan ini, yaitu menuntaskan pembangunan gedung kebudayaan agar dapat difungsikan sebagai pusat pendidikan dan wisata budaya paling lambat Tahun 2023.
“Namun kenyataannya, hingga akhir Tahun 2022 realisasi pembangunan Gedung Kebudayaan masih jauh dari yang diharapkan, bahkan berpotensi bermasalah secara hukum. Kemudian selain Gedung Kebudayaan, proyek lain yang juga mengalami mangkrak adalah pembangunan Main Stadion, ini tentu sangat disayangkan sekali,” kata Hidayat didampingi sejumlah anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumbar.
Sementara itu di bidang pertanian, kata dia, juga telah ditetapkan pendirian BUMD Agro sebagai salah satu program unggulan Gubernur. Dimana BUMD Agro ini akan hadir sebagai BUMD profesional di bidang pertanian. Hanya saja, Fraksi Gerindra juga menyayangkan hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2022, rencana ini tidak ada kejelasan dan realisasinya.
“Bahkan rencana ini juga tidak masuk dalam Propemperda 2023 yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis,” kata Hidayat.
Atas dasar ini, sambungnya, Fraksi Gerindra mempertanyakan dan meminta Gubernur menjelaskan kenapa tidak merealisasikan janji kampanye yang telah disampaikan dan direncanakan berjalan.
Berkaitan dengan bidang pariwisata, pemerintah provinsi telah menetapkan pembangunan kawasan Gunung Talang sebagai salah satu destinasi wisata berkelas dunia, dan 19 destinasi wisata unggulan setiap tahunnya di kabupaten/kota pada periode 2021 hingga 2026.
Namun memasuki tiga tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Fraksi Gerindra belum melihat upaya pembangunan destinasi wisata kelas dunia, maupun destinasi wisata unggulan sebagaimana yang dimaksud. Seharusnya sudah ada 38 destinasi wisata unggulan hingga akhir Tahun 2022, plus destinasi kelas dunia Gunung Talang.
Selain menyorot sejumlah program unggulan pemerintah provinsi yang dinilai mangkrak, Fraksi Gerindra juga mengkritisi, terkait angka pengangguran dan kemiskinan yang mengalami penurunan, namun tidak diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Sehubungan dengan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka pengangguran Sumbar mengalami penurunan. Pada periode Agustus 2022 pengangguran tercatat 6,28 persen, turun 0,24 poin dibanding periode yang sama pada Tahun 2021, yang tercatat berada pada angka 6,52 persen.
Kemudian BPS mencatat, angka kemiskinan juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada Maret 2021 angka kemiskinan Sumbar berada tercatat 6,63 persen. Sementara Maret 2022 tercatat turun menjadi 5,92 persen.
“Meskipun angka kemiskinan dan pengangguran turun, namun tidaklah diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Disebutkan, perekonomian Sumbar pada triwulan tiga Tahun 2022 berada pada angka 4,54 persen (yoy), melambat dibanding Triwulan II 2022 yang tercatat sebesar 5,08 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi ini tercatat lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatra yang berada pada angka 4,71 persen (yoy), dan juga lebih rendah dibanding nasional sebesar 5,72 persen (yoy).
Kemudian terkait inflasi, Sumbar bertengger dalam tiga besar provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi, yakni, 8,01 persen. Tepatnya, Sumbar berada di posisi kedua setelah Jambi yang berada diangka 8,55 persen.
Berangkat dari sejumlah persoalan ini, Fraksi Gerindra DPRD Sumbar berpandangan, salah satu strategi yang harus dijalankan untuk percepatan pembangunan daerah adalah, adanya sinergisitas dan kolaborasi yang konkret dengan pemerintah kabupaten, kota dan pemerintah pusat.
“Namun berdasarkan informasi dan kondisi yang terjadi, selama ini kami menangkap pelaksanaan kegiatan pemprov cenderung berjalan sendiri-sendiri. Hal ini tergambar saat kegiatan rapat-rapat koordinasi dengan bupati, wali kota, dimana seringkali yang hadir bukanlah kepala daerahnya,” ucapnya.
Hidayat menambahkan, bukan hanya dengan kabupaten/kota saja, tapi pihaknya membaca terjadi penurunan kualitas komunikasi Gubernur dengan pemerintah pusat. Sehingga program dan kegiatan pembangunan yang berpotensi bisa dibiayai APBN, tidak bisa didapatkan.
“Sebagai contoh, kita berbeda jauh dengan Provinsi Bali, dimana mereka bisa mendapatkan alokasi Rp2,5 triliun APBN untuk pembangunan pusat gedung kebudayaan bertaraf internasional. Pemerintah kita, nyatanya tidak mampu melakukan hal seperti itu,” tuturnya.
Sehubungan dengan ini, jumpa pers yang dilaksanakan oleh Fraksi Gerindra DPRD Sumbar dihadiri oleh Sekretaris Fraksi Gerindra, Nurkhalis Dt Bijo Dirajo, Anggota Fraksi Gerindra Jasma Juni Dt Gadang, Jempol, Evi Yandri Rajo Budiman, Khairuddin Simanjuntak, Mesra, Muchlis Yusuf Abit, dan Yunisra Syahiran. (*)