Harianhaluan.id— Politisi Gerindra dan juga tokoh muda DKI Jakarta, Braditi Moulevey mengatakan rencana pemberlakuan tarif jalan berbayar non-toll atau atau Electronic Road Pricing (ERP) harus dikaji kembali secara menyeluruh.
Hal itu terkait dengan pernyataan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo bahwa seluruh kendaraan baik roda dua, roda empat tidak terkecuali Ojol wajib berbayar jika memasuki jalan raya berbayar non-toll atau ERP.
Dikatakan Braditi yang juga pengusaha muda asal Minang itu, rencana yang masih menjadi pembahasan antara pemerintah DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta ini akan banyak menuai prokontra di tengah masyarakat.
Braditi Moulevey atau Bang Levi, menyampaikan jika memang Pemerintah DKI Jakarta tetap memaksakan tarif jalan berbayar ini, pasti akan ada gejolak ditengah masyarakat.
“Saya banyak mendengar keluhan dari masyarakat tentang menolak rencana jalan berbayar ini. Apalagi ini tahun politik, sangat beresiko sekali.
Ditambah lagi kita baru keluar dari wabah virus covid 19 yang cukup lama memporak-porandakan kehidupan kita. Ini masyarakat baru bangkit dari wabah Covid-19.
![Minangkabau Kini: ABS-SBK Tinggal Semboyan, Agama Hanya Simbol dan Ritual [Bagian 2]](https://harianhaluan.id/wp-content/uploads/2025/08/REFLEKSI-Minangkabau-Kini-120x86.jpg)
![Minangkabau Kini: ABS-SBK Tinggal Semboyan, Agama Hanya Simbol dan Ritual [Bagian 1]](https://harianhaluan.id/wp-content/uploads/2025/08/REFLEKSI-Minangkabau-120x86.jpg)
