HARIANHALUAN.ID — Menekan lonjakan inflasi menjelang masuknya bulan Ramadan1444 Hijriah, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) berencana menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan.
Menanggapi wacana ini, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menyatakan masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“Kami belum terima informasi resmi terkait kebijakan tersebut. Oleh karena itu, saat ini kami masih dalam posisi menunggu,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumbar, Arry Yuswandi, Selasa (7/3/2023).
Ia menyebutkan, Pemprov Sumbar sangat mendukung wacana itu karena akan sangat besar manfaatnya bagi masyarakat. Kebijakan itu sekaligus diharapkan bisa meredam inflasi menjelang Ramadan.
“Kami tentu siap menjalankan kebijakan tersebut kalau memang ditunjuk oleh kementerian terkait. Namun, selama ini mekanisme penyaluran bantuan itu beragam, tidak hanya melalui pemerintah daerah. Ada yang melibatkan PT Pos, ada yang langsung melalui bank,” ujarnya.
Ia menjelaskan, apabila bentuk bantuan itu adalah bahan pangan, seperti beras ada kemungkinan langsung dikirim dari pusat. Jika seperti itu, maka pemerintah daerah atau pihak yang ditunjuk hanya menyalurkan kepada penerima.
Namun, jika bantuan itu berupa dana atau anggaran yang dikirimkan ke daerah dan daerah dipercayakan untuk pengadaan, maka perlu petunjuk teknis (juknis) yang lebih detail agar tidak terjadi kesalahan. “Intinya sekarang kami masih menunggu realisasi dari wacana itu,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah berencana menyalurkan bantuan pangan selama tiga bulan mulai dari sebelum Ramadan kepada warga yang membutuhkan. Saat ini, pemerintah masih menyiapkan regulasi mengenai penyaluran bantuan sosial pangan, yang sasaran utamanya adalah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini menyebut, pihaknya hanya menyediakan data penerima, karena anggaran berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Oleh karena kuasa pengguna anggaran (KPA) ada di Kemenkeu, saya hanya menyerahkan datanya saja,” kata Risma.
Ia mengatakan, penyaluran bantuan pangan ditujukan untuk menekan dampak kenaikan harga pangan menjelang hari besar keagamaan. Risma juga menambahkan, selama periode Januari-Maret 2023 pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial PKH dan BPNT atau kartu sembako.
Di lain pihak, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan, pihaknya akan menunggu terlebih dahulu penyesuaian data penerima sebelum mengalokasikan dana bansos pangan yang akan disalurkan menjelang Ramadan. “Sekarang sudah ada data yang baru dan berbeda dari data lama,” katanya.
Kendati demikian, dirinya berharap penyaluran bansos pangan tersebut bisa segera dilaksanakan pada Maret 2023. Pasalnya, untuk beras yang akan diberikan sudah tersedia di Perum Bulog. Adapun bansos pangan yang diberikan menjelang Ramadan tahun ini rencananya meliputi beras, telur dan daging ayam.
Isa menjelaskan, daftar penerima bansos berada di Kemensos, sehingga Kemenkeu dan Kemensos masih terus mendiskusikan mekanisme penyaluran bansos pangan menjelang Ramadan.
Jika menggunakan data bansos tahun lalu, jumlah penerimanya yaitu sebanyak 20,65 juta. Namun data tersebut sedang diperbaharui, sehingga Kemenkeu akan memastikan data penerima terlebih dahulu. Selain data penerima, Kemenkeu juga sedang memastikan besaran harga beras yang menjadi patokan terlebih dahulu. (*)