“Walau begitu, masyarakat tidak perlu takut dan khawatir berlebihan. Namun yang perlu dilakukan, yakni menyiapkan masyarakat yang siaga bencana untuk mengurangi risiko,” kata Suko.
Salah satunya yang mesti disiapkan sendiri dini, kata Suko, adalah melakukan perencanaan bangunan yang benar sesuai kondisi wilayah masing-masing. Misalnya, menyiapkan infrastruktur atau bangunan yang tahan gempa, serta membuat jalur evakuasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.
Ia mengimbau, agar BPBD se-Sumbar maupun Pusdalops senantiasa meningkatkan koordinasi dengan semua pihak terkait, baik dengan instansi pemerintahan, Organisasi Rasio Amatir Indonesia (Orari), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), komunitas, insan kebencanaan, maupun relawan kebencanaan yang ada di daerah.
“Sebab jika terjadi gempa, semua internet dan alat komunikasi bisa hilang. Satu-satunya alat komunikasi yang berfungsi hanya radio. Rangkul semua relawan, karena kita dari BPBD dan BMKG tak akan mampu menanggulangi bencana sendiri,” tuturnya.
Sekdaprov Sumbar, Hansastri juga menjelaskan, tantangan penanggulangan bencana di Sumbar kedepannya cukup kompleks. Tak hanya tuntutan regulasi dan masyarakat, tetapi juga karena kondisi seluruh daerah Sumbar rawan bencana.
Sekda mengakui, selama ini Pemprov Sumbar hanya fokus menyiapkan jalur evakuasi, selter hingga sirine, ketika ada isu bencana. Namun setelah isu bencana lenyap, peralatan dan infrastruktur yang ada banyak yang tidak difungsikan dengan baik.
