HARIANHALUAN.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menutup Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Staf Bidang Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri di Kepulauan Riau.
Pada kesempatan itu, Sigit menekankan soal arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengawal agenda nasional maupun internasional hingga meraih kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Mengawali pengarahannya, Sigit menyatakan bahwa, SDM Polri harus menyiapkan personel-personel kepolisian yang unggul, guna mampu mengawal dan mengamankan seluruh intruksi Presiden Jokowi dalam Rapim TNI-Polri terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.
“Beberapa waktu yang lalu Pak Presiden telah menyampaikan kebijakan di Rapim TNI-Polri, namun tidak ada salahnya bila saya selalu mengulang di setiap acara rakernis. Ini juga, agar seluruh rekan-rekan kemudian bisa memahami apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden. Dan kemudian dari sisi SDM tentunya mempersiapkan personel-personel yang kemudian bisa melaksanakan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden,” kata Sigit dalam penutupan Rakernis SSDM Polri, Jumat (17/3/2023) malam.
Sigit pun tak lelahnya, kembali menyampaikan poin penekanan yang disampaikan Presiden Jokowi kepada seluruh kementerian/lembaga termasuk Polri. Yakni, kemampuan bekerja secara mikro tak hanya makro, antisipasi inflasi, penguatan investasi dan hilirisasi, mencegah tindak pidana yang merusak lingkungan karena akan merugikan masyarakat, mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemilu dan pilkada serentak 2024, serta memiliki kesiapan menghadapi dinamika lingkungan strategis global yang penuh dengan ketidakpastian.
“Jadi ini menjadi arahan Bapak Presiden yang harus kita tindaklanjuti tentunya masing-masing satker dan fungsi memiliki tugas berbeda untuk kemudian bisa menyukseskan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden,” ujar Sigit.
Dalam pengarahannya, dipaparkan pula untuk melakukan pengawalan soal program kebijakan dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Di antaranya adalah, menjamin ketersediaan serta menjaga harga bahan pokok penting, penggunaan keuangan negara sebagai shock absorber, penguatan investasi dan hilirisasi, yang terakhir adalah menjaga pasar domestik.
Mengamankan dan mengawal agenda nasional maupun internasional juga harus menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh personel SDM Polri. Mulai dari pelaksanaan Pemilu 2024 yang tahapannya dimulai saat ini, Piala Dunia U-20, ASEAN Summit hingga isu-isu yang berkembang di masyarakat.
Dengan adanya segala bentuk agenda dan tantangan yang ada, Sigit menyebut bahwa, untuk saat ini seluruh jajaran Korps Bhayangkara harus bersatu padu dan bergandengan tangan untuk kembali meraih tingkat kepercayaan publik yang sempat mencapai angka tertinggi.
Selain melakukan perbaikan dan reformasi kultural, Sigit menegaskan, pentingnya penguatan sumber daya manusia Polri sejak dini guna meraih kembali rasa kepercayaan publik terhadap Polri. Karena, menurut Sigit, dengan tingginya kepercayaan masyarakat, maka akan berdampak pada kepuasan atas penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan saat bertugas.
“Oleh karena itu bagaimana upaya kita untuk mengembalikan kepercayaan publik ini menjadi harga mati yang harus kita perjuangkan,” ucap Sigit.
Penguatan sejak dini atau mulai dari rekrutmen, pendidikan dan pelatihan hingga resmi menjadi personel kepolisian, kata Sigit, harus selalu digaungkan penekanannya pada tiga kompetensi yakni, teknis, kepemimpinan dan etika.
“Dan peran SDM tentunya bagaimana kemudian kita mempersiapkan SDM-SDM kita yang selalu saya sebutkan, bahwa kita tidak hanya cukup memiliki kompetensi teknis. Namun kita juga harus mampu memiliki kompetensi terkait dengan masalah kepemimpinan, dan juga yang paling utama, paling penting, adalah kompetensi etik,” tutur eks Kabareskrim Polri itu.
Lebih dalam, Sigit mengungkapkan soal, komitmen dari jajaran SDM terkait penerapan prinsip Betah (Bersih, Transparan dan Akuntabel). Dengan adanya hal itu, Sigit menginstruksikan tidak ada lagi, proses rekrutmen yang tidak benar atau bahkan mengarah ke transaksional. Pemahaman tersebut harus terus dimaksimalkan oleh jajaran SDM Polri kepada masyarakat. Bahwa, untuk masuk menjadi keluarga besar Polri harus persiapan dan melewati tahapan serta proses yang sudah diatur.
“Kalau di lingkungan kita sudah bagus, tapi di luar lingkungan SDM masih memberikan ruang, sehingga bagaimana caranya agar teman-teman dari SDM mewaspadai ini. Kerja sama dengan baik dengan Propam dan pengawas-pengawas dari luar. Sehingga kemudian ini betul-betul bisa kita berantas. Karena saya juga pasti tidak akan terima, kalau rekan-rekan sudah baik, tapi kemudian dinilai masih seperti ini. Jadi pengorbanan rekan-rekan yang sudah sedemikian rupa tidak ada manfaatnya,” tutur Sigit.
Terkait hal itu, bahkan Sigit menyinggung soal kasus dugaan lima polisi jajaran Polda Jawa Tengah (Jateng) yang diduga menjadi calo dalam penerimaan Bintara Polri tahun 2022. Dengan tegas, Sigit memerintahkan, kepada Kapolda Jateng dan jajaran Propam, terhadap lima orang itu diberikan sanksi PTDH atau proses pidana. Menurut Sigit, selain memberikan efek jera, ini adalah komitmen perubahan yang dilakukan oleh institusi Polri. (*)