HALUANNEWS, JAKARTA – Sehari jelang rencana demonstrasi mahasiswa esok, 11 April 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) sudah jelas bakal digelar pada 14 Februari dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar pada November 2024 mendatang.
Jokowi meminta kepada jajaran menterinya agar menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa jadwal Pemilu dan Pilkada serentak sudah ditetapkan.
“Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,” kata Jokowi dalam pengantar rapat persiapan Pemilu dan Persiapan Pilkada serentak 2024 sebagaimana diunggah di Youtube Sekretariat Negara, Minggu (10/4).
Dikutip dari CNNIndonesia.com, Jokowi menekankan hal ini mesti dijelaskan kepada masyarajat agar tidak muncul spekulasi yang menyebut pemerintah sedang melakukan upaya penundaan Pemilu maupun memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Sebab, jadwal Pemilu dan Pilkada sudah jelas. Di sisi lain, tahapan Pemilu akan dimulai pada pertengahan Juni mendatang. Sebab, kata Jokowi, berdasarkan Undang-Undang Pemilu tahapan Pemilu dimulai 20 bukan sebelum hari H pelaksanaan.
“Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden atau yang berkaitan dengan soal 3 periode,” ujar Jokowi lagi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan anggota kabinet Indonesia Maju untuk tidak bicara penundaan Pemilu 2024. Dia meminta para menteri untuk fokus menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan,” ujar Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4).
Wacana penundaan Pemilu mencuat dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah partai seperti PKB, Golkar, dan PAN menyatakan sepakat Pemilu ditunda. Wacana ini mendapatkan kritis keras dari banyak pihak.
Menurut Sumber CNNIndonesia.com, hulu dari semua arahan kepada partai politik bersumber dari Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan. (*)