PADANG, HARIANHALUAN.ID —Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatra Barat (Sumbar) menyikapi situasi terkini perpolitikan Indonesia pasca lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden lewat putusan Kontroversial Mahkamah Konstitusi.
Menurut Ketua Umum Badko HMI Sumbar, Rustam Budiman, manuver politik Cawe-Cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo lewat iparnya Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi sangat berbahaya bagi demokrasi Indonesia.
“Mahkamah Konstitusi, benteng terakhir sistem peradilan Indonesia yang diisi para Hakim Agung pun telah dilacak-acak demi meloloskan sang Putra Mahkota. Presiden Jokowi telah melanggar etika dan aturan main dan berpolitik ,” ujarnya kepada Haluan baru-baru ini.
Rustam Budiman menilai, Presiden Joko Widodo telah Offside serta telah melanggar seluruh aturan main dan etika politik yang ada, manuver politik tak terduga itu berbahaya bagi sistem demokrasi yang telah disusun para Founding Father dan juga cita-cita Reformasi.
“Demi nafsu kekuasaan, Jokowi menghalalkan segala cara. Anak buahnya di kabinet, bahkan ada yang telah mendeklarasikan dukungannya secara lantang kepada putra mahkota yakninya Gibran selaku Cawapres,” tegas putra daerah Sijunjung ini.
Selaku Ketua Umum Badko HMI Sumbar yang mengkomandoi Cabang – Cabang HMI di Ranah Minang, Rustam Budiman menilai Cawe – Cawe presiden Jokowi tidak mencerminkan sikap ksatria pemimpin teladan yang patut ditiru.
” Apalagi setiap narasi Pidato Presiden akhir – akhir ini bahkan selalu bermuatan politik dukungan bagi anaknya yang juga Calon wakil presiden, jadi sudah sewajarnya anggota kabinetnya begitu. Ini artinya Presiden Jokowi telah merusak Tatanan Demokrasi Indonesia” jelasnya.
Ia menilai, selama sepuluh tahun memimpin bangsa yang besar ini,Presiden Jokowi telah gagal mensejahterakan Rakyat Indonesia serta menciptakan pemerataan ekonomi di daerah.
“Jokowi juga terbukti lebih mementingkan kepentingan pengusaha Asing dibandingkan dengan kesejahteraan Masyarakat, dan itu terbukti dengan Banyaknya Konflik Agraria imbas Proyek Strategis Nasional yang di bangun di era Presiden Jokowi,” ucapnya.
Putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran, telah membuktikan Jokowi sebagai pemimpin tidak bisa adil dalam Kompetisi demokrasi dalam sebuah negara yang besar seperti Indonesia.
“Jika memang tidak bisa adil, Presiden Jokowi dodo sebaiknya mengundurkan diri dari Jabatan presiden agar stabilitas perpolitikan di Indonesia mungkin bisa terjaga serta proses Demokrasi Indonesia bisa kembali berjalan dengan Lancar sesuai dengan amanat Konstitusi dan amanat Reformasi. ” tutupnya. (*)