PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menargetkan angka kemiskinan Sumbar pada 2045 nanti menjadi 0,04 persen. Untuk mewujudkan hal itu, Pemprov menyiapkan delapan langkah utama, seperti yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sumbar Tahun 2025-2045.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Terintegrasi Sumbar di Pangeran Beach Hotel Padang, Kamis (28/4).
“Pertemuan hari ini (kemarin, red) bersifat sangat strategis, mengingat dokumen RPJPD 2025-2045 dan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025 sangat beririsan. Terlebih, pertemuan terkait RPJPD hanya terjadi sekali dalam 20 tahun. Sehingga, kehadiran kita hari ini tentu menunjukkan keinginan kuat untuk berkontribusi pada pembangunan Sumbar ke depan,” ujar Mahyeldi.
Sesuai kesepakatan bersama antara DPRD Sumbar tentang Rancangan Awal RPJPD 2025-2045, Gubernur menyatakan visi Pemprov Sumbar ke depan adalah mewujudkan “Sumatera Barat Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama dan Budaya”.
Ia menjelaskan, poin maju tergambar pada perekonomian di atas rata-rata ekonomi nasional pada 2045, menjadi mandiri dalam memenuhi kebutuhan, berdaya saing tinggi, berketahanan ekonomi yang kuat, serta berkeadilan sosial.
“Berkelanjutan sendiri bermakna adanya komitmen kami untuk menumbuhkan perekonomian dan pembangunan secara terus menerus. Adapun berlandaskan agama dan budaya sendiri bermakna bahwa pembangunan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dasar keimanan dan nilai spiritual sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam pembangunan itu sendiri,” ujarnya.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Gubernur menyebutkan beberapa indikator yang harus terpenuhi, antara lain pendapatan penduduk Sumbar pada 2045 harus mencapai Rp307-Rp365 juta per kapita, tingkat kemiskinan pada angka 0,04 – 0,29 persen, target gini ratio 0,212-0,256 persen, indeks daya saing daerah 4,25 persen, indeks modal manusia 0,76 persen, serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca perlu mencapai 91,21 persen.
“Untuk mewujudkan indikator-indikator itu, ada delapan poin atau langkah yang perlu kita lakukan. Antara lain, kita harus bekerja secara luar biasa, inovatif, baru, dan cerdas. Kedua, pendapatan daerah harus meningkat signifikan, sehingga kita harus lebih hati-hati dan cermat dalam mengambil kebijakan,” katanya.
Ketiga, perlu menjaga konsistensi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Keempat, perlu komitmen bersama antara perencanaan dan penganggaran, dengan mengutamakan target jangka panjang. Kelima, perlu pengendalian yang sistematis terhadap perencanaan dan penganggaran. Keenam, perlu insentif untuk mendukung program yang efektif dan memiliki capaian luar biasa.
“Selanjutnya, yang ketujuh, perlu terus melakukan komunikasi publik dengan seluruh lapisan. Terakhir, perlu dukungan pembiayaan yang memadai. Oleh karena itu, izinkan kami mengajak agar kita semua berkomitmen mewujudkan mimpi besar Sumbar tahun 2045 itu. Kita sudah memulai langkah ke sana, salah satunya dengan menyiapkan obligasi daerah dan sukuk untuk mendukung pembiayaan,” ujar Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi menyebutkan, musrenbang kali ini adalah salah satu momentum bersejarah dalam pembangunan Sumbar menuju Indonesia Emas 2045. Sehingga, kesempatan ini sangat diperlukan untuk menjaring lebih banyak masukan dan saran dari berbagai pihak.
“Tahun ini secara simultan dilakukan penyusunan RPJPD untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. Penyusunan sudah dimulai sejak 2023, dengan terlebih dulu mengevaluasi RPJPD 2005-2025. Kami melibatkan berbagai elemen, termasuk Gubernur Sumbar sebelumnya, Bapak Gamawan Fauzi dan Bapak Irwan Prayitno,” ucap Medi.
Dalam proses penyusunan rancangan awal RPJPD ini, telah dilakukan konsultasi publik yang menghasilkan masukan berupa 218 masalah pembangunan yang harus diatasi, 76 isu pembangunan yang perlu diperhatikan, 164 mimpi Sumbar pada tahun 2045, serta 262 usulan upaya kreatif yang perlu dilakukan pemangku kepentingan terkait.
“Selain itu, kami juga menggelar kompetisi ide dan mimpi untuk Sumbar 2045, yang diikuti oleh 74 peserta, dengan dukungan sponsor Bank Nagari dan co-sponsor PT Semen Padang. Rancangan Awal RPJPD juga telah dikonsultasikan ke Kemendagri dan Bappenas, dan telah disepakati oleh DPRD Sumbar pada 19 Maret 2024 lalu,” ucapnya.
Medi mengatakan, penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, juga telah telah dilakukan lewat konsultasi publik. Proses itu menghasilkan saran berupa 91 usulan persoalan penting yang perlu dituntaskan serta 92 usulan upaya yang perlu dilakukan sepanjang tahun 2025.
Turut hadir sebagai narasumber dalam Musrenbang Terintegrasi Sumbar kali ini diantaranya adalah Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Amalia Adininggar W.; Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan sekaligus Guru Besar IPDN, Prof. Mukhlis; serta Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah selaku pembicara utama.
Musrenbang yang digelar secara daring dan luring ini juga diikuti sejumlah anggota DPR dan DPD RI asal Sumbar, jajaran Forkopimda Sumbar, bupati/wali kota se-Sumbar, Ketua MUI Sumbar, Ketua LKAAM Sumbar, Ketua Persatuan Bundo Kanduang Sumbar, para rektor perguruan tinggi di Sumbar, dan Sekda Provinsi Sumbar bersama jajaran di lingkup Pemprov Sumbar.
Hadir juga para pimpinan instansi vertikal di Sumbar, Ketua Majelis Kelitbangan Sumbar, pimpinan BUMN/BUMD dan komunitas di Sumbar, Tokoh-tokoh masyarakat, seribuan perantau yang turut hadir secara daring, Tenaga Ahli Penyusun RPJPD Sumbar 2025/2045, Tim Penilai Independen Penghargaan Pembangunan Daerah 2024, serta Tim Kerja Penyusunan RPJPD dan RKPD Sumbar. (*)