PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah daerah harus gesit dalam menindaklanjuti kedatangan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri ke lokasi terdampak galodo Marapi dalam upaya percepatan proses pemulihan pascabencana.
Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Budiman berharap, dengan adanya dukungan pemerintah pusat, pemulihan pascabencana bisa di Sumbar bisa berjalan dengan cepat. Untuk itu, pemerintah provinsi (pemprov)dan pemerintah kabupaten/ kota harus bersinergi dalam penanggulanganpascabencana ini.
“Kita berharap kedatangan menteri-menteri yang secara bergelombang itu, dan bahkan Presiden juga telah datang, agar ditindaklanjuti oleh pemprov melalui dinas terkait, dalam bentuk menyiapkan apa saja yang dibutuhkan. Tanpa perhatian dari pemerintah pusat kita akan kewalahan menghadapi ini, karena anggaran kita di Sumbar sangatlah kecil,” ucap Budiman, Selasa (28/5).
Ia menilai, pemprov dan pemerintah kabupaten/kota yang daerahnya tertimpa musibah harus berkolaborasi menyiapkan proposal, data-data, dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendukung Sumbar mendapatkan dana pusat. Utamanya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana.
Ia menegaskan, harus ada upaya jemput bola yang dilakukan OPD-OPD guna mempercepat pemulihan pascabencana Galodo dengan dukungan pemerintah pusat tersebut.
Pada masa tanggap darurat, ia melihat kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, daerah, hingga pemerintahan nagari bersama dengan masyarakat sudah berjalan sangat baik. Pemerintah bersama masyarakat bahu-membahu dalam penanganan bencana yang terjadi.
Ia menambahkan, masih banyak PR tersisa yang harus diselesaikan. Beberapa di antaranya seperti menangani rumah-rumah masyarakat dan jalan-jalan yang dipenuhi lumpur, di mana saat ini pembersihan masih terus berjalan.
Ia mengatakan, dalam persoalan ini sangat dibutuhkan bantuan alat berat. Sebab kondisi di lapangan jumlah alat berat yang tersedia masih terbatas. Kemudian perbaikan kembali infrastruktur yang rusak, seperti irigasi, jalan, jembatan, dan rumah-rumah masyarakat yang terdampak.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar, Mahyeldi telah menyampaikan lima permohonanan kepada Presiden Jokowi terkait penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumbar. Pertama, pembangunan sabo dam Gunung Marapi untuk mengantisipasi banjir lahar dingin, Kedua, percepatan rekonstruksi atau pemulihan kerusakan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota.
Ketiga, permohonan rencana pembangunan fly over di kawasan Lembah Anai untuk menggantikan fungsi jalan nasional yang saat ini masih terputus total akibat diterjang banjir.
Keempat, percepatan pembangunan jalur tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin Bukittinggi-Limapuluh Kota, yang akan sangat bermanfaat sebagai jalur alternatif utama saat bencana dalam skala besar kembali terjadi. Terakhir, percepatan pembangunan fisik Fly Over Sitinjau Lauik untuk menggantikan fungsi jalan nasional Sitinjau Lauik yang sangat curam, rawan kecelakaan, serta rawan longsor. (*)
