Teks Foto : Kunjungan ke Diskominfo Jatim, Rabu (29/5). FARDIANTO
SURABAYA, HARIANHALUAN.ID – Biro Administrasi Pimpinan dan Wartawan Peduli Hoaks Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), melakukan kunjungan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur (Jatim), dalam rangka study tiru aplikasi klinik hoaks dan literasi digital Diskominfo Jawa Timur, Rabu (29/5).
Kunjungan ini dikoordinir oleh Kepala Biro Adpim Sumbar Mursalim beserta jajaran, didampingi Komisioner KPU Sumbar Jons Manedi dan Kabag Humas KPU Sumbar Sutrisno, serta belasan wartawan peduli hoaks Sumbar, dan juga dihadiri Anggota DPRD Sumbar Desrio Putra. Disambut hangat Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Jatim Putut Darmawan, dan jajarannya.
Kepala Biro Adpim Sumbar Mursalim mengatakan, bahwa banyak sumber informasi hoaks pada media sosial, karena tidak ada penyaringan informasi. Menurutnya, dari analis pakar di asosiasi pengguna jasa internet indonesia, kecenderunga pengguna internet untuk media sosial, tidak saring sebelum share, sehingga dampaknya hoaks, gimmick bahkan kegaduhan dan banyak lagi negatifnya.
“Menangkal hoaks dan informasi yang tak mendasar di Diskominfo, ini sebenarnya tujuan ke kami bersama rombongan ke Diskominfo Jatim, yaitu metode prebunking dan debunking,” katanya.
Sementara itu, Ketua Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Adrian Tuswandi mengatakan, ancaman pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 adalah berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech). Untuk itu, jurnalis jangan pernah mengutip informasi hoaks, dan jangan terjebak informasi hoaks akan meng-adjustment berita di medianya.
“Semakin dibiarkan maka hoaks dan hate speech menjadi ancaman nilai demokrasi di Pilkada. Biarkan itu (hoaks), kalau terpaksa juga tetap merujuk terhadap kode etik jurnalis dan keberimbangan berita,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Jatim Putut Darmawan, mengatakan, instansinya memiliki Klinik Hoaks dan pre bunking untuk meluruskan berita hoaks dan hate speech.
“Perilaku masyarakat dapat informasi tidak mau cek and ricek. Jangan biarkan muncul dulu ruang negatif di semua platform media sosial,” katanya.
Ia menjelaskan, klinik hoaks Jatim merupakan sebuah inovasi yang dibuat untuk membantu masyarakat dalam melakukan kroscek sebuah informasi apakah hoaks, disminformasi, misinformasi, fakta ataupun ujaran kebencian. Aplikasi ini dikembangkan berbasis website yang dapat diakses melalui jaringan internet.
Sebelumnya, Anggota KPU Sumbar, Jons Manedi mengatakan, hoaks baru sudah muncul jelang Pilkada serentak 2024. Menurutnya, klinik hoaks ini menjadi contoh untuk Sumbar menghadapi Pilkada 2024.
“Pengalaman kita pernah membatalkan Caleg terpilih karena hate speech dan hoaks,” kata Jons Manedi, menceritakan pengalaman saat menjadi Anggota KPU Solok.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar Desrio Putra menambahkan, dampak menyebarkan hoaks akan melanggar Undang-undang ITE. “Mengantisipasi hoaks lebih baik daripada membiarkan, karena ujung-ujungnya pidana,” ucapnya. (*)