“Dari beberapa kasus yang kita tangani, ternyata potensinya justru datang dari Jatim. Semoga dalam Pilkada serentak 2024 ini, kita berharap juga berjalan dengan baik. Meski begitu, kita tetap dan terus melakukan pengawasan dan pemantauan bersama anggota KKS yang kita nilai sangat efektif membangun suasana kondusif di masyarakat,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Adpim Setdaprov Sumbar, Mursalim menyampaikan bahwa isu-isu negatif yang beredar di media-media sosial dan dibaca masyarakat, bila tidak ada yang mengkanter atau meluruskan, maka isu itu akan menjadi sebuah kebenaran di tingkat masyarakat.
“Bayangkan, bila isu negatif (hoaks) itu disebarkan di media-media sosial, maka dalam hitungan detik akan tersebar luas,” ujarnya dalam kegiatan yang juga dihadiri Komisioner KPU Sumbar, Jons Manedi dan Kabag Humas KPU Sumbar, Sutrisno.
Untuk itu, kata Mursalim, rombongan jurnalis Sumbar yang tergabung dalam Jaringan Pemred Sumbar (JPS), melakukan studi tiru ke Provinsi Jatim yang memiliki pemilih terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat.
“Kita berharap mendapatkan banyak informasi di Jatim, sehingga dapat menjadi masukan bagi pengelolaan hoaks dan hate speech dalam menghadapi Pilkada Sumbar 2024,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua JPS Sumbar, Adrian Tuswandi, yang meyakini sebagai provinsi kedua besar di Indonesia, Jatim tentu memiliki dinamika yang beragam pula, khususnya dalam peredaran hoaks. (*)
