Teks Foto : Kunjungan wartawan peduli hoaks Sumbar ke Polda Jatim, Rabu (29/5). FARDIANTO
SURABAYA, HARIANHALUAN.ID – Kehadiran Komite Komunikasi Digital (KKD) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dinilai sukses meminimalisir dan menangkal berita bohong atau hoaks. Terbukti, kehadiran komite ini berhasil menangkal hoaks, bahkan produksi hoaks yang beredar justru datang dari luar wilayah hukum Polda Jatim.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirwanto, Sah, S.Ik mengatakan, bahwa kehadiran KKD ini secara khusus memang dimaksudkan untuk menghadirkan ruang digital yang sehat bagi masyarakat. Apalagi saat ini ada jarak yang cukup lebar antara akses digital masyarakat yang tinggi di satu sisi, namun literasi digital yang rendah di sisi lain.
“Jadi, hoaks harus dikelola secara bijak. Harus ada kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga kita secara bersama-sama bersepakat menolak hoaks dan hate speech yang diedarkan orang-orang tertentu,” ujarnya dalam silaturahmi bersama peserta studi tiru wartawan peduli hoaks Sumbar, di Ruang press conference Mapolda Jatim, Rabu (29/5).
Kombes Pol Dirmanto mengatakan, selain jajaran Forkopimda Jatim dan Dinas Kominfo Jatim, pihaknya juga mengajak berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan kelompok-kelompok masyarakat. Semua komponen itu digabungkan dalam Komite Komunikasi Digital.
“Komite Komunikasi Digital dibentuk oleh Polda Jatim, dengan harapan lebih banyak kelompok yang secara bersama-sama menolak penyebaran hoaks,” ujarnya yang didampingi Kabag Dalops Biro Operasional Polda Jatim, AKBP Made Dhanu, dan Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Jatim, AKBP M. Sinwan, dan jajarannya.
Dikatakannya, sebagai provinsi yang besar, Polda Jatim memiliki 39 Polres yang tersebar di 38 kabupaten dan kota (Kota Surabaya 2 Polres, red). Berkat koordinasi efektif yang dibangun dengan berbagai kelompok, sehingga Pemilu 2024 kemarin dapat berjalan dengan baik dan lancar.
“Dari beberapa kasus yang kita tangani, ternyata potensinya justru datang dari Jatim. Semoga dalam Pilkada serentak 2024 ini, kita berharap juga berjalan dengan baik. Meski begitu, kita tetap dan terus melakukan pengawasan dan pemantauan bersama anggota KKS yang kita nilai sangat efektif membangun suasana kondusif di masyarakat,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Adpim Setdaprov Sumbar, Mursalim menyampaikan bahwa isu-isu negatif yang beredar di media-media sosial dan dibaca masyarakat, bila tidak ada yang mengkanter atau meluruskan, maka isu itu akan menjadi sebuah kebenaran di tingkat masyarakat.
“Bayangkan, bila isu negatif (hoaks) itu disebarkan di media-media sosial, maka dalam hitungan detik akan tersebar luas,” ujarnya dalam kegiatan yang juga dihadiri Komisioner KPU Sumbar, Jons Manedi dan Kabag Humas KPU Sumbar, Sutrisno.
Untuk itu, kata Mursalim, rombongan jurnalis Sumbar yang tergabung dalam Jaringan Pemred Sumbar (JPS), melakukan studi tiru ke Provinsi Jatim yang memiliki pemilih terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat.
“Kita berharap mendapatkan banyak informasi di Jatim, sehingga dapat menjadi masukan bagi pengelolaan hoaks dan hate speech dalam menghadapi Pilkada Sumbar 2024,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua JPS Sumbar, Adrian Tuswandi, yang meyakini sebagai provinsi kedua besar di Indonesia, Jatim tentu memiliki dinamika yang beragam pula, khususnya dalam peredaran hoaks. (*)