AGAM, HARIANHALUAN.ID — Masa tanggap darurat bencana banjir lahar dingin di Sumatera Barat (Sumbar) resmi berakhir pada Sabtu (8/6). Terhitung 9 Juni 2024, Sumbar memasuki masa transisi, dengan fokus utama pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana. Di sisi lain, pencarian korban hilang akibat bencana yang terjadi pada 11 Mei lalu itu juga resmi dihentikan.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Agam, Edi Busti menekankan pentingnya masa transisi untuk memastikan segala aspek pemulihan akibat bencana dapat berjalan lancar dan efektif, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Periode ini lanjutnya, akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur dan mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi normal.
Ia menyebut, salah satu fokus utama dalam masa transisi ini adalah kelanjutan dari kegiatan normalisasi sungai. Kegiatan ini dinilai sangat penting untuk mencegah terjadinya bencana serupa di masa depan dan memastikan aliran sungai kembali normal. “Normalisasi sungai merupakan langkah preventif yang sangat diperlukan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya dalam rapat evaluasi tanggap darurat yang berlangsung di Mess Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam pada Sabtu (8/6).
Selain itu, Edi juga menyoroti pembangunan tiga sabo dam yang akan ditempatkan di Batu Anguih, Batang Katiak, dan IV Koto. Sabo dam diharapkan dapat mengurangi risiko bencana banjir dan tanah longsor di masa mendatang. “Pembangunan sabo dam ini akan berlangsung mulai tahun ini hingga 2026 nanti secara bertahap sesuai instruksi Presiden RI,” tuturnya.
Mengenai lahan pertanian masyarakat yang terdampak bencana, ia menyatakan bahwa pemerintah daerah (pemda) saat ini menunggu tindak lanjut dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melakukan rekondisi lahan. “Kami terus berkoordinasi dengan Kementan untuk memastikan bahwa lahan pertanian yang rusak dapat segera dipulihkan sehingga petani dapat kembali berproduksi,” katanya.
Rapat evaluasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang konkret dalam mempercepat proses pemulihan di Kabupaten Agam. Pemkab berkomitmen untuk terus bekerja keras dalam memastikan bahwa segala aspek pemulihan berjalan dengan baik dan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan normal.
Dengan berbagai langkah yang telah direncanakan, Kabupaten Agam diharapkan dapat segera bangkit dan membangun kembali daerah yang lebih kuat dan tangguh terhadap bencana.
Sementara itu, di tempat terpisah, Bupati Tanah Datar, Eka Putra meminta instansi terkait segera mempersiapkan seluruh administrasi dan dokumen yang diperlukan dalam masa transisi.
“Dalam masa ini kami akan terus bekerja untuk merehabilitasi, merekonstruksi, bahkan membangun seluruh prasarana umum yang rusak, seperti jembatan, irigasi, sekolah, jalan, rumah, lahan pertanian, dan lain sebagainya,” kata Eka saat rapat evaluasi penanganan bencana banjir bandang dan galodo di Indojolito Batusangkar pada Jumat (8/6) malam.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh pihak, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, perantau, paguyuban, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dan pihak lainnya yang turut membantu penanganan bencana ataupun memberikan bantuan uang dan logistik.
“Alhamdulillah, perhatian semua pihak untuk penanganan bencana ini sungguh luar biasa. Terima kasih, semoga dinilai ibadah oleh Allah SWT. Dan mari kita bangkit dan normal kembali,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Padang Panjang, Winarno berharap revitalisasi lahan pertanian yang rusak akibat bencana bisa segera dilakukan selama masa transisi ini. Ia menyebut, di Padang Panjang tercatat sebanyak 21,14 hektare sawah dipenuhi pasir dan material banjir. “Begitu juga dengan 11 unit irigasi yang rusak. Ada tiga di bawah Pemprov dan delapan di bawah naungan Pemko. Ini bisa menghabiskan dana lebih kurang setengah miliar,” tuturnya. (*)