PADANG, HARIANHALUAN.ID – Rentetan kejadian bencana alam yang menerjang sejumlah daerah di Sumatra Barat (Sumbar) beberapa waktu lalu berimbas negatif terhadap pergerakan sektor pariwisata yang menjadi salah satu tulang punggung utama perekonomian masyarakat dan daerah.
Pasca kembali dibukanya jalur Padang-Bukittinggi via Lembah Anai, sektor pariwisata Sumbar kembali menggeliat. Tahap pemulihan ini dinilai perlu didukung bersama-sama oleh semua unsur pentahelixwisata Sumbar.
Pemerhati Pariwisata Sumbar yang juga pakar lingkungan dari Universitas Negeri Padang (UNP), Prof Dr Indang Dewata menyebut, rentetan kejadian bencana yang melanda Sumbar beberapa waktu lalu, harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak.
“Kejadian bencana alam memang berimbas langsung terhadap sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat Sumbar. Jika terjadi bencana, otomatis minat kunjungan wisatawan akan berkurang,” ujarnya kepada Haluan Jumat (30/8).
Menurut Indang Dewata, upaya pemulihan sektor pariwisata Sumbar dari imbas rentetan bencana alam beberapa waktu lalu, sangat disayangkan kembali terganggu dengan adanya pemberitaan bernada pertakut soal ancaman gempa megathrust Mentawai.
Oleh karena itu kedepannya, baik pemerintah, masyarakat, media maupun unsur pentahelix wisata Sumbar lainnya perlu lebih kompak dan bergandengan tangan dalam menciptakan wisata yang aman dan nyaman ke Sumbar
Lanjut ia menyampaikan, bencana terdiri dari dua macam. Ada yang alami, dan ada juga bencana ekologis yang disebabkan oleh aktivitas manusia sendiri.
Bencana banjir bandang yang memutus akses jalan Padang-Bukittinggi beberapa waktu lalu, jelas adalah murni bencana alam yang timbul karena adanya aktivitas erupsi Gunung Marapi, tingginya curah hujan serta rusaknya sejumlah aliran sungai utama di Sumbar.
“Jenis bencana seperti ini jelas tidak bisa kita cegah karena merupakan kehendak tuhan. Tapi yang berbahaya itu, sebetulnya adalah bencana ekologis rakitan yang terjadi karena pembangunan pariwisata yang tidak terkendali,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan, ada konsekuensi yang harus diterima jika geliat pembangunan sektor pariwisata Sumbar saat ini dilakukan tanpa memperhatikan kaedah-kaedah keberlanjutan lingkungan.
Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan tumbuhnya geliat industri pariwisata tidak berlangsung secara ugal-ugalan dan merusak alam. Prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan berwawasan lingkungan, harus benar-benar berjalan dan diawasi dengan ketat.
“Tujuannya untuk mencegah terjadinya bencana ekologis yang dipicu masifnya pertumbuhan usaha pariwisata yang tidak berwawasan lingkungan dan berpotensi menimbulkan ancaman bencana di kemudian hari,” jelasnya.
Ia menekankan, langkah konkret pemerintah daerah untuk memastikan berjalannya prinsip pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan, sangat dibutuhkan.
Sebab kenyataannya, sulit mewujudkan wisata aman dan nyaman ke Sumbar apabila para pelaku usaha tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan dampak dari pembangunan industri pariwisata yang mereka lakukan. “Penting bagi semua kalangan untuk benar-benar memperhatikan aspek ini. Sebab jika bencana ekologis nantinya benar-benar terjadi, maka sungguh tidak terkiralah kerugian yang akan kita terima. Baik itu dari sektor pariwisata maupun lainnya,” pungkasnya. (*)