Gawat! 11 Daerah di Sumbar Telah Terpapar PMK, Delapan Daerah Masih Bebas

Sementara Gigih Tri Pambudi dan Yulia Yelita mengupas tentang sejarah dan langkah-langkah dini terkait PMK. Yulia juga menyampaikan upaya penanggulangan agar PMK tidak semakin merebak di Sumbar.

Webinar tersebut dibuka Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy. Wagub menjelaskan tentang perjalanan masuk PMK di Indonesia dan bagaimana Indonesia bisa melepaskan status PMK. Hampir 90 tahun Indonesia bergulat melepaskan diri, di mulai pertama kali Tahun 1887 dan baru bebas Tahun 1986. Kemudian diakui dunia Tahun 1990. Namun saat ini, PMK kembali menjangkiti. Sehingga segala produk peternakan dari Indonesia tidak bisa diekspor ke luar negeri.

Ini dinilai sangat merugikan. Wagub mengajak semua insan peternakan agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap perkembangan ini. “Di Sumbar saat ini PMK telah ada di 11 kabupaten dan kota. Hanya delapan daerah yang masih berstatus bebas PMK,” katanya.

Rektor Universitas Andalas, Yuliandri mengharapkan seminar ini dapat mencarikan solusi di tengah kegalauan dan kecemasan masyarakat akan PMK.

Sementara itu, Dekan Fakultas Peternakan Adrizal menyampaikan rasa optimisnya atas penyelenggaraan webinar ini. Webinar akan banyak memberikan pencerahan dan kontribusi terhadap dunia peternakan. Apalagi menjelang Iduladha, yang begitu banyak membutuhkan ternak. “Sebagai insan peternakan, ini masanya kita memberikan pencerahan dan tuntunan kepada warga. Hal ini merupakan bagian dari pengabdian kita kepada masyarakat,” ucapnya.

Seminar nasional secara hybrid ini diikuti hampir 1.000 orang peserta baik secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring). Dalam webinar tersebut, Basril Basyar bertindak sebagai moderator. (*)