Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar Arry Yuswandi menyebutkan, tujuan Gubernur Sumbar untuk mendirikan BUMD Agro itu karena ingin memastikan ketersediaan pangan di Sumbar aman, dan tidak kalah penting adalah peran BUMD Agro bisa menjadi sebuah badan usaha menampung hasil pertanian di Sumbar.
Namun rencana itu tidak mendapat persetujuan oleh Kemendagri, dan kemudian Pemprov Sumbar melihat keberadaan TTIC bisa diubah dan beralih fungsi menjadi sebuah BLUD di sektor agro. “Alhamdulillah dari berbagai proses peralihan fungsi TTIC ke BLUD berjalan dengan baik, dan sekarang tinggal selangkah lagi yakni menunggu SK Penetapan Gubernur,” ujarnya.
Untuk benar-benar menjalankan BLUD Agro itu, ada sejumlah kendala yang dihadapi. Mulai dari segi pembiayaan atau permodalan perlu dikuatkan kembali, hingga pentingnya melakukan pembenahan pada manajemennya. “Manajemen BLUD pun perlu dibenahi. Kalau tidak demikian, modal yang banyak tidak menjamin kalau manajemen tidak mampu mengelolah terkelola BLUD dengan baik,” tuturnya.
Keberadaan BLUD Agro tersebut diharapkan bisa berjalan sesuai harapan yakni menjadi pengendalian ketersediaan pangan di Sumbar, sehingga persoalan inflasi pun terjaga dengan baik.
Terpisah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, M. Abdul Majid Ikram mengatakan, Sumbar masih saja menghadapi kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok meski punya hasil pertanian melimpah.
Untuk itu, diperlukan BUMD yang bergerak di sektor agro guna mengendalikan harga pangan. Dengan demikian nantinya bisa berperan dalam pengendalian pasokan pangan, sehingga rantai produksi dai perdagangannya jadi terpantau dengan baik.
