PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pendirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Agro yang menjadi program unggulan (progul) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) hanya tinggal selangkah lagi bakal terwujud. BLUD Agro yang merupakan salah satu upaya pengendalian ketersediaan pangan di Sumbar itu kini hanya menunggu Surat Keputusan (SK) Penetapan Gubernur Sumbar.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar, Kuartini Deti Putri menjelaskan, pada awalnya, Pemprov Sumbar berencana mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Agro. Namun rencana tersebut ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pendirian BUMD baru dinilai tidak efektif dan hanya akan menghabiskan anggaran. Pemprov direkomendasikan untuk memanfaatkan badan yang sudah ada, tanpa perlu mendirikan yang baru.
Mengikuti rekomendasi tersebut, Pemprov kemudian memaksimalkan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) yang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Distribusi, Akses, dan Pasokan Pangan (DAPP) Dinas Pangan Sumbar. Proses tersebut akan diawali dengan mengubah status UPTD DAPP menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“BLUD ini kan sifatnya benefit oriented. Artinya, di sini ada fungsi kebermanfaatan dan pelayanan. Jadi selain profit oriented, juga ada fungsi kebermanfaatannya juga. Jadi BLUD ini, sampai mereka bisa mandiri, akan disokong oleh APBD,” katanya, Rabu (18/9).
Deti menuturkan, jika resmi menjadi BLUD, DAPP nantinya akan memiliki dua fungsi utama. Selain mengakomodasi kegiatan BUMD Agro, juga menjadi penyeimbang perekonomian saat inflasi. Di samping itu, berdasarkan aturan perundang-undangan, terkecuali sektor pendidikan dan sektor kesehatan, BLUD nanti pada gilirannya bisa menjadi BUMD.
“Karena adanya keterbatasan anggaran, jadi memang proses ini jadi agak memakan waktu. Tapi insya Allah dalam waktu dekat akan segera terwujud,” katanya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar Arry Yuswandi menyebutkan, tujuan Gubernur Sumbar untuk mendirikan BUMD Agro itu karena ingin memastikan ketersediaan pangan di Sumbar aman, dan tidak kalah penting adalah peran BUMD Agro bisa menjadi sebuah badan usaha menampung hasil pertanian di Sumbar.
Namun rencana itu tidak mendapat persetujuan oleh Kemendagri, dan kemudian Pemprov Sumbar melihat keberadaan TTIC bisa diubah dan beralih fungsi menjadi sebuah BLUD di sektor agro. “Alhamdulillah dari berbagai proses peralihan fungsi TTIC ke BLUD berjalan dengan baik, dan sekarang tinggal selangkah lagi yakni menunggu SK Penetapan Gubernur,” ujarnya.
Untuk benar-benar menjalankan BLUD Agro itu, ada sejumlah kendala yang dihadapi. Mulai dari segi pembiayaan atau permodalan perlu dikuatkan kembali, hingga pentingnya melakukan pembenahan pada manajemennya. “Manajemen BLUD pun perlu dibenahi. Kalau tidak demikian, modal yang banyak tidak menjamin kalau manajemen tidak mampu mengelolah terkelola BLUD dengan baik,” tuturnya.
Keberadaan BLUD Agro tersebut diharapkan bisa berjalan sesuai harapan yakni menjadi pengendalian ketersediaan pangan di Sumbar, sehingga persoalan inflasi pun terjaga dengan baik.
Terpisah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, M. Abdul Majid Ikram mengatakan, Sumbar masih saja menghadapi kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok meski punya hasil pertanian melimpah.
Untuk itu, diperlukan BUMD yang bergerak di sektor agro guna mengendalikan harga pangan. Dengan demikian nantinya bisa berperan dalam pengendalian pasokan pangan, sehingga rantai produksi dai perdagangannya jadi terpantau dengan baik.
“Sudah seharusnya Sumbar punya BUMD Agro. Sangat disayangkan bila sebuah daerah yang punya produksi hasil pertanian yang melimpah malah tidak ada BUMD Agro. Akibatnya, harga kebutuhan pokok tidak terkendali,” katanya.
Di satu sisi, memang tidak mudah untuk menjalankan BUMD Agro. Pasalnya, butuh orang-orang yang profesional untuk menjalankannya. Oleh karenanya, bila Sumbar menjalankan sebuah BUMD Agro, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan.
“Kalau bangun BUMD saja, gambang. Tapi jangan sampai sudah dibangun namun manajemennya bukan dari orang profesional yang mengelola. Kalau tidak profesional, maka BUMD Agro berjalan tidak sesuai harapan,” katanya. Selain pengelola, pemda juga perlu menciptakan pasarnya. Paling tidak, kepala daerah bisa menggerakan ASN yang ada di seluruh kabupaten/kota sebagai pangsa pasar BUMD Agro. “Jadi BUMD mengambil dari hasil pertanian, dan kemudian dijual dan pangsa pasarnya itu untuk awal-awal ke ASN saja dulu. Kalau dihitung-hitung, bisa ratusan juta bisa dikumpulkan per tahunnya. Dan ini potensi bagus untuk BUMD dan turut membuat mengamankan ketersediaan pangan di Sumbar,” ujarnya. (*)