PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pakar Pertanian Univesitas Andalas (Unand), Dr. Ir. Munzir Busniah, mengungkapkan bahwa Pemprov Sumbar sebenarnya dihadapkan pada dilema besar dalam menciptakan lembaga ekonomi yang mampu mengakomodasi potensi besar sektor pertanian Sumbar. Menurut Munzir, kendala utama terletak pada pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di BUMD yang seringkali mengadopsi pendekatan birokrasi, bukan bisnis. Hal ini, lanjutnya, menghambat BUMD untuk berkembang sebagai entitas bisnis yang independen dan efisien.
Munzir menilai bahwa selama pengelolaan BUMD di Sumbar masih tercampur dengan unsur politik, tujuan awal pendirian BUMD tidak akan tercapai. Dalam konteks BUMD Agro Sumbar, ia menilai bahwa model bisnis TTIC yang telah diubah menjadi BLUD masih memiliki banyak kekurangan dari segi efektivitas bisnis. “Perubahan dari TTIC menjadi BLUD ini hanya seperti ganti baju, padahal pendekatannya masih tetap birokratis, bukan bisnis,” katanya.
Munzir juga mengusulkan agar koperasi menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani Sumbar. Dengan pengelolaan yang profesional dan melibatkan orang-orang muda yang kompeten, koperasi dapat menjadi lembaga ekonomi kerakyatan yang kuat di tengah ketatnya persaingan global di sektor pertanian. “Jika koperasi dikelola dengan baik, saya yakin petani Sumbar bisa bersaing dan mendapatkan harga yang lebih baik di pasar,” ujarnya.
Selain itu, Munzir juga mengusulkan pembentukan konsorsium bisnis pertanian oleh pemerintah daerah untuk mengelola komoditas pertanian potensial seperti padi, jagung, dan sayur-mayur. Ia berpendapat bahwa permasalahan utama yang dihadapi petani Sumbar adalah skala usaha yang kecil dan keterbatasan modal, yang membuat mereka rentan terhadap tengkulak.
“Petani Sumbar saat ini mayoritas adalah petani skala kecil yang tidak memiliki modal. Kondisi ini menguntungkan tengkulak dan memperlemah posisi tawar petani di pasar,” tegasnya. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pemberdayaan petani melalui lembaga konsorsium yang bisa meningkatkan daya tawar mereka di pasar.
Munzir menyarankan agar pengelolaan sektor pertanian di Sumbar tidak dilakukan secara parsial. Ia menyarankan adanya koordinasi yang lebih baik antar dinas terkait, seperti Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan, agar kebijakan sektor pertanian bisa dikelola secara terintegrasi.
“Saya menyarankan agar ada semacam Menko di tingkat pemerintah daerah yang mengkoordinasikan seluruh kebijakan sektor pertanian, sehingga ada peta jalan yang jelas untuk masing-masing komoditas dan kebijakan bisa diimplementasikan dengan lebih efektif,” pungkasnya.
Dengan potensi yang besar, langkah nyata untuk mengoptimalkan pengelolaan sektor pertanian Sumbar melalui pembentukan BUMD Agro dan pemberdayaan koperasi bisa menjadi solusi strategis untuk mencapai kesejahteraan petani di masa depan. (*)