PADANG, HARIANHALUAN.ID — Cuaca panas yang diprediksi akan melanda wilayah Sumatera Barat (Sumbar) hingga sepekan ke depan menjadi alarm potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kendati jumlah kasus karhutla diklaim menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun kesiapsiagaan tetap harus ditingkatkan.
Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Sumbar, Yozarwardi menyebut, kesiapsiagaan penting untuk terus dijaga. Pasalnya, karhutla dapat terjadi kapan saja, baik itu secara alami atau disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan pertanian, pembakaran sampah, atau kelalaian dalam mengelola api saat melakukan aktivitas di hutan.
Di sisi lain, ia mengklaim penanganan karhutla di Sumbar sudah semakin baik. Hal ini terbukti dengan menurunnya luas hutan dan lahan yang terbakar pada 2024 dibandingkan 2023. Areal hutan dan lahan yang terbakar selama tahun 2024 seluas 86,47 hektare. Areal tersebut tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kabupaten Dharmasraya, dan Kota Padang. “Nah, sementara pada 2023 lalu areal yang terbakar mencapai 608,56 hektare,” katanya, Jumat (25/10).
Tingkat keberhasilan dalam penanganan itu tidak terlepas dari upaya bersama para pihak. Namun begitu, langkah ke depan untuk menekan potensi karhutla juga tetap harus dipersiapkan secara matang.
Langkah itu di antaranya sosialisasi penyiapan lahan tanpa bakar atau pembakaran dengan asap minimal dan pembakaran bergilir dan peringatan dini kebakaran. Selain itu juga perlu adanya pembinaan dan peningkatan ketaatan kepada pengusaha yang bergerak di bidang perkebunan dan bidang kehutanan, seperti Hutan Tanaman Industri dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan dalam penerapan penyiapan lahan tanpa bakar.
Selanjutnya, perlu dilakukan kampanye dampak asap terhadap kesehatan, pemberdayaan masyarakat untuk penerapan pengetahuan tradisional dalam pengendalian kebakaran, dan penyebarluasan peringatan dini kebakaran hutan dan lahan.
Di lain pihak, juga diperlukan upaya pemantauan dan pelaporan berjenjang kebakaran, salah satunya dengan adanya jaminan untuk penyiapan lahan tanpa bakar. Termasuk pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan kehutanan, penerapan tindak pidana korporasi pada kasus pembakaran hutan dan lahan, fatwa Mahkamah Agung terhadap alat-alat bukti untuk meyakinkan hakim, pembentukan publik opini terhadap kasus yang sedang berlangsung, serta penerapan sanksi administrasi.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperkuat kesiapsiagaan di daerah. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan bisa menggerakkan segala upaya dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
“Dampak kebakaran hutan dan lahan sangat merugikan, baik bagi lingkungan maupun manusia. Dampak negatif itu menyebabkan kerugian ekosistem, pencemaran udara, hilangnya habitat, ancaman kesehatan, dan meningkatnya emisi gas rumah kaca,” tuturnya.
Waspada Cuaca Panas
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di Sumbar akan terus mengalami peningkatan suhu, setidaknya hingga sepekan ke depan. Kondisi cuaca dalam beberapa hari terakhir ini akan mengakibatkan kondisi siang hari terasa sangat panas dan terik. Kondisi ini dirasakan merata di 19 kabupaten/kota di Sumbar.
Kepala BMKG Kelas IIA Sumbar, Desindra Deddy menyebutkan, udara panas terjadi karena yang sangat cerah dan tidak ada hujan, serta tutupan awan yang sangat sedikit. Kondisi ini terjadi akibat minimnya tutupan awan yang menyebabkan sinar matahari langsung menyentuh permukaan bumi secara maksimal, dan suhu udara meningkat.
BMKG untuk itu mengimbau agar masyarakat menjaga kesehatan dan keselamatan diri menghadapi cuaca terik. Salah satunya mengurangi terkena paparan sinar matahari dalam waktu yang lama. “Kami mengingatkan untuk menggunakan pelindung saat beraktivitas di luar ruangan, serta perbanyak minum air putih dan mengonsumsi makanan yang bergizi,” ujarnya. (*)