PADANG, HARIANHALUAN.ID — Guna mewujudkan visi swasembada pangan, pemerintah akan mempercepat pelaksanaan program cetak sawah seluas tiga juta hektare di Indonesia. Mendukung program ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) telah menyediakan lahan seluas 2.000 hektare.
Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) Sumbar, Ferdinal Asmin menyebutkan, pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah pusat mencetak sawah baru untuk mewujudkan swasembada pangan.
Ia menyatakan, setidaknya ada sekitar 2.000 hektare lahan yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dan di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), yang bisa dibuka untuk sawah baru. Lahan-lahan tersebut merupakan merupakan lahan perbukitan dan lahan gambut.
“Kami dari pemerintah daerah (pemda) sangat mendukung program tersebut. Karena sudah saatnya kita memperkuat swasembada pangan, sehingga tidak perlu lagi impor beras,” katanya, Senin (28/10).
Ferdinal menuturkan, kendati belum menerima informasi tentang berapa jatah yang akan diterima Sumbar, namun ia meyakinkan bahwa Sumbar sudah menyiapkan lahan untuk cetak sawah baru.
“Belum ada informasi yang kami terima berapa alokasi untuk Sumbar. Tapi yang jelas, kami sudah siap dengan lahannya,” katanya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mempercepat pelaksanaan program cetak sawah tiga juta hektare. Langkah itu sebagai upaya ketahanan sekaligus swasembada pangan.
“Kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan percepatan cetak sawah yang saat ini posisi di Merauke, sudah kami mulai, Kalimantan Tengah kami sudah mulai,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/10).
Dia mengatakan, dalam waktu dekat, program cetak sawah akan dilakukan juga di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan wilayah lainnya. Selanjutnya, pemerintah juga akan terus memberikan perhatian kepada petani dari segi hulu, yaitu terkait sarana produksi termasuk pupuk.
“Beliau (Presiden) sudah memerintahkan untuk mengecek tambahan pupuk itu 100 persen, yang dulu itu dicek apa benar sudah sampai ke tingkat petani. Kemudian oplah (optimalisasi lahan), kami tindak lanjuti,” ujar Amran.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menambahkan, pemerintah menargetkan program cetak sawah meliputi lahan seluas tiga juta hektare dalam tiga sampai empat tahun ke depan. Program cetak sawah menjadi kebutuhan, karena penduduk Indonesia terus bertambah, sementara sawah tidak pernah bertambah.
“Mau tidak mau, suka tidak suka, harus cetak. Bukan hanya untuk kebutuhan tahun ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, bukan. Tapi ini untuk beberapa dekade ke depan,” ujarnya.
Pemerintah memperkirakan tiga juta hektare sawah baru, bisa menjamin generasi bangsa hingga 80 tahun ke depan, dengan eksponensial penambahan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan nasional. Terkait status kepemilikan yang akan diberlakukan program cetak sawah, Sudaryono menyampaikan, lahan bisa milik pemerintah atau perorangan.
Intinya, pemerintah akan segera melakukan program cetak sawah. “Nanti tinggal kami atur skema. Jadi bukan kok terus kami datang ke hutan lindung, hutan apa, main tebang-tebang. Maksud saya ini supaya tidak misleading,” ujar Sudaryono.
Dia menekankan, lahan yang digunakan sifatnya merupakan lahan rawa, yang sudah sekian lama tidak pernah termanfaatkan. “Kita manfaatkan, drainasenya kita perbaiki, airnya kita alirkan. Kemudian keasamannya kita netralisasi sehingga lahan-lahan itu bisa ditanami,” ucap Sudaryono. Dia menambahkan, target tiga juta hektare lahan cetak sawah tidak berada di satu hamparan saja, melainkan terbagi-bagi di beberapa titik wilayah. (*)