JAKARTA,HARIANHALUAN.ID — Setelah mengungkap dugaan pembukaan tutupan hutan di kawasan hulu DAS Air Dingin oleh seorang mantan Walikota, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Barat kembali menyoroti kawasan hulu Kota Padang.
Kali ini, WALHI mengklaim menemukan dugaan pembukaan lahan di kawasan lindung dan konservasi DAS Kuranji yang dikaitkan dengan seorang anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra.
Direktur Eksekutif WALHI Sumbar, Tommy Adam, mengatakan temuan tersebut diperoleh melalui penelusuran lapangan dan analisis spasial.
Menurut dia, WALHI Sumbar telah melakukan overlay atau tumpang susun lokasi dengan peta kawasan yang mereka gunakan dalam kajian.
“Kami menemukan milik salah satu anggota DPRD Kota Padang Fraksi Gerindra yang membuka lahan di dalam kawasan lindung dan konservasi yang telah kami overlay berdasarkan peta 1999,” kata Tomi dalam konferensi pers di O’Balihara Cafee and Eatery, Jakarta Selatan Selasa (6/10/2026).
WALHI Sumbar meminta aktivitas pembukaan lahan di kawasan yang berstatus lindung perlu diperiksa karena menyangkut fungsi ekologis kawasan dan kepatuhan terhadap tata ruang.
Dalam kesempatan itu, Tommy menyampaikan bahwa persoalan kawasan hulu harus mendapat perhatian karena DAS Kuranji memiliki keterkaitan langsung dengan wilayah kehidupan masyarakat Kota Padang.
Kerusakan di bagian hulu, menurut dia, tidak dapat dipandang sebagai persoalan lokal.
Perubahan tutupan vegetasi dapat memengaruhi kemampuan tanah dan vegetasi dalam menyerap air. Ketika hujan deras turun, air permukaan dapat bergerak lebih cepat menuju bagian hilir.
Dalam kondisi tertentu, material tanah dan kayu yang terbawa aliran juga dapat memperbesar dampak bencana.
“Di bawahnya sudah menimbulkan longsoran,” ujar Tommy.
Menurut WALHI Sumbar, kondisi tersebut semestinya menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap kawasan lindung dan konservasi.
Apalagi, Sumatra Barat dalam dua tahun terakhir menghadapi sejumlah bencana ekologis yang menimbulkan korban dan kerusakan infrastruktur.
WALHI meminta pemerintah tidak menunggu bencana kembali terjadi untuk memeriksa perubahan bentang alam maupun indikasi deforestasi yang terjadi di hulu DAS Kuranji (*)
