TANAH DATAR, HARIANHALUAN.ID — Nagari Batipuah Ateh menggelar Rembuk Stunting tahun 2023 pada Senin ( 10/7) di Aula Kantor Wali Nagari setempat.
Acara yang dibuka Ketua BPRN Batipuah Ateh S Imam Mancayo tersebut, dihadiri oleh beberapa stakeholder yang berperan dalam upaya percepatan pencegahan dan pengendalian stunting di Nagari Batipuah Ateh di antaranya: wali nagari beserta perangkat, ketua dan anggota
Juga hadir Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ), Bundo Kanduang, Bhabinkamtibmas, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa Tekhnik Infrastruktur, Kepala UPT Puskesmas I Batipuh dan bidan desa, unsur PKK, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kader Posyandu, Bidan Desa dan Mahasiswa KKN UNP.
Pada kesempatan itu Wali Nagari Batipuah Ateh Ade Putra, SE., mengimbau agar para orang tua lebih memperhatikan pola gizi dan tumbuh kembang anak serta memperhatikan pola sanitasi di rumah dan lingkungan sekitar.
“Pencegahan dan pengendalian stunting merupakan tanggung jawab bersama Kader KPM, Posyandu, dan PKK dalam mengevaluasi indikasi dan mengedukasi masalah stunting yang ada di masing – masing posyandu kemudian dikaji di nagari bersama Pemerintahan Nagari, bidan desa dan lembaga terkait lainnya,” katanya.
Rembuk stunting merupakan salah satu rangkaian pramusyawarah nagari untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) nagari. Dimana berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 pada BAB II Pasal 6 Ayat (2) huruf ( c ) menyatakan bahwa pencegahan dan penurunan stunting menjadi salah satu prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangan desa/nagari.
Dari hasil pemantauan gizi dan tumbuh kembang anak bayi dan balita di posyandu yang ada di Nagari Batipuah Ateh, pada bulan Juni 2023 masih terdapat 13 orang anak bayi dan balita yang masuk kategori stunting.
Riza salah seorang bidan desa di Nagari Batipuah Ateh menuturkan, “Dalam pengendalian stunting, beberapa kendala masih ditemui di lapangan seperti masih rendahnya kepedulian orang tua dan masyarakat terkait dengan gizi, tumbuh kembang, serta kesehatan lingkungan di sekitar anak. Selain itu, pengaplikasian pengetahuan yang didapatkan oleh kader dalam pelatihan masih perlu ditingkatkan sehingga peranan kader sebagai penggerak masyarakat dalam pengendalian stunting bisa lebih maksimal.”
Yanti, selaku Bidan Desa Jorong Balai Sabuah dan Balai Mato Aie lebih menitikberatkan kepada masalah anggaran. Ia mengharapkan agar nagari bisa menambah anggaran untuk pengendalian stunting atau dengan kata lain Ia berharap nagari dalam Pemberian Makanan Tambahan bisa lebih variatif dalam menyajikan menu sehingga kebutuhan gizi bayi dan balita terpenuhi dan berpengaruh langsung pada penambahan berat badan bayi dan balita di posyandu. Selain itu, Ia juga memberi usulan agar pemberian susu yang dilakukan setiap bulannya tidak hanya untuk ibu hamil tetapi juga diberikan untuk bayi dan balita terutama bayi dan balita dengan status rawan.
Menyikapi hal tersebut Yuliana selaku Kepala Jorong Balai Mato Aie menyatakan Pemerintahan Nagari Batipuah Ateh tentu saja sangat mendukung segala upaya yang dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian stunting di Nagari. Namun kembali lagi terbatasnya anggaran dan banyaknya jumlah posyandu yang tersebar di setiap jorong memang merupakan satu kendala yang patut dipertimbangkan.
Tidak hanya membahas mengenai masalah yang dihadapi kader di setiap posyandu, dalam acara tersebut juga disampaikan materi mengenai stunting oleh mahasiswa KKN UNP dan tim dari UPT Puskesmas I Batipuh yang disampaikan oleh Kepala UPT sendiri yakni Dr. Andrea Rivaldo dan bidan Nesa dari bagian gizi Puskesmas I Batipuh. (*)