TANAH DATAR, HARIANHALUAN.ID — Kontestasi pemilihan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tanah Datar periode 2026–2029 mendatang dinilai harus menjadi momentum untuk mengembalikan marwah organisasi kepemudaan sebagai wadah berhimpun sekaligus kekuatan kontrol sosial di daerah. Bukan hanya menjadi “stempel” di saat kegiatan ceremonial.
Calon Ketua KNPI Tanah Datar ke depan tidak cukup hanya memiliki kemampuan mengorganisir kegiatan atau mengumpulkan dukungan organisasi kepemudaan. Lebih dari itu, sosok yang terpilih harus memiliki keberanian menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan publik, serta memiliki inovasi dalam merangkul elemen.
Hal itu disampaikan mantan Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Tanah Datar Aldoris Armialdi, yang akrab disapa Bung Doy kepada Haluan, Rabu (2/9/2026).
Menurutnya, KNPI harus mampu menempatkan diri secara independen. Pemerintah daerah merupakan mitra strategis dalam pembangunan kepemudaan, tetapi posisi tersebut tidak boleh membuat KNPI kehilangan daya kritis, kehilangan inovasi bahkan kehilangan peran sebagai induk organisasi kepemudaan.
“KNPI jangan hanya menjadi stempel saja, diberikan sedikit hibah, lalu diam. Kalau kebijakan pemerintah bagus dan berpihak kepada masyarakat, tentu harus kita dukung. Tetapi kalau ada kebijakan yang merugikan masyarakat, KNPI harus berani mengkritik,” tegas Aldoris.
Aldoris menilai sedikitnya terdapat 10 agenda utama yang seharusnya menjadi perhatian calon Ketua KNPI Tanah Datar periode mendatang.
“KNPI harus mampu mengambil sikap berdasarkan kepentingan pemuda dan masyarakat, bukan berdasarkan tekanan atau kepentingan kelompok tertentu,” tambah mantan pengurus DPD KNPI Tanah Datar periode 2012 lalu ini.
Ia juga menyinggung tentang program KNPI kedepan, yang perlu dimasukan dalam agenda resmi yang dibuat oleh pemerintah, bukan hanya sebagai panpel acara ceremonial.
“Tidak kok, KNPI mengadakan diskusi publik membahas program pemerintah, mengkritik kebijakan yang belum sesuai, artinya selain membangun KNPI yang independen, mereka juga harus aktif mengawal kebijakan publik, pembangunan daerah, penggunaan anggaran dan program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat,” sebutnya.
Ketergantungan terhadap bantuan pemerintah harus dikurangi dengan mengembangkan sumber pembiayaan organisasi yang sah, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebut Aldoris, KNPI tidak boleh eksklusif. Seluruh organisasi kepemudaan, komunitas, pemuda nagari, pelaku usaha muda, aktivis, mahasiswa dan kelompok kreatif harus mendapatkan ruang yang sama.
“KNPI harus turun ke nagari dan melihat langsung persoalan yang dihadapi generasi muda, termasuk pengangguran, pendidikan, olahraga, ekonomi dan persoalan sosial,” ucap wartawan senior ini.
Aldoris menegaskan, sikap kritis KNPI tidak boleh dimaknai sebagai upaya memusuhi pemerintah daerah.
Menurutnya, hubungan pemerintah dengan organisasi kepemudaan seharusnya dibangun melalui mekanisme kemitraan kritis.
Artinya, KNPI dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam program yang bermanfaat bagi masyarakat, namun tetap memiliki kebebasan untuk memberikan kritik ketika menemukan kebijakan yang perlu diperbaiki.
“Jangan alergi dengan kritik. Pemerintah membutuhkan masukan, dan KNPI harus mampu memberikan masukan itu. Tetapi KNPI juga jangan asal kritik. Harus berdasarkan fakta dan menawarkan solusi,” katanya.
Menurut Aldoris, tantangan Ketua KNPI periode 2026–2039 justru terletak pada keberanian untuk mengambil sikap ketika kepentingan pemuda dan masyarakat berhadapan dengan kepentingan tertentu.
Ketua KNPI, katanya, tidak boleh hanya menjadi figur yang hadir dalam acara-acara pemerintahan.
“Kalau hanya datang menghadiri acara, foto bersama dan kemudian selesai, apa bedanya KNPI dengan organisasi seremonial?” ujarnya. (*)
