PADANG, HARIANHALUAN.ID — Di tengah tekanan fiskal, dampak bencana, dan struktur ekonomi yang belum sepenuhnya kokoh, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) masih optimis dan meyakini bahwa tahun 2027 akan menjadi titik balik arah pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumbar 2027 yang digelar di Auditorium Gubernuran, Rabu (8/4).
Dalam acara yang mengusung tema “Serempak Bergerak: Transformasi Ekonomi Berbasis Investasi” itu, Mahyeldi mengingatkan bahwa pembangunan Ranah Minang ke depan tidak cukup hanya bertumpu pada sisi pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Ini bukan sekadar menyusun dokumen administratif, tetapi bagaimana kita memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Dalam paparannya, Gubernur Mahyeldi tak menutup fakta bahwa Sumbar sedang berada dalam tekanan berat pascabencana hidrometeorologi yang melanda akhir 2025 lalu. Total kerugian ditaksir mencapai Rp33,55 triliun, dengan kebutuhan pemulihan mendesak sebesar Rp21,44 triliun.
Bencana tersebut tidak hanya merusak infrastruktur, termasuk 440 jembatan dan lebih dari 9.000 hektare sawah, tetapi juga mengguncang basis perekonomian daerah, terutama di wilayah kontributor utama PDRB Sumbar seperti Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Padang Pariaman. “Pemulihan ini bukan sekadar rehabilitasi fisik, tetapi strategi menjaga stabilitas ekonomi Sumbar secara keseluruhan,” ujarnya.
Ia juga mengakui, ruang fiskal daerah yang semakin sempit juga menjadi tantangan tersendiri bagi jalannya pembangunan daerah. Di sisi lain, pendapatan daerah diproyeksikan justru hanya meningkat terbatas dari Rp6,14 triliun pada 2025 menjadi Rp6,88 triliun pada 2027. Sementara itu, belanja pegawai menyedot lebih dari 30 persen APBD, dan belanja modal bahkan diperkirakan turun hingga 7,35 persen. Kondisi ini, menurut Mahyeldi, berpotensi menjerat daerah dalam “jebakan fiskal” yang menghambat pembangunan jangka panjang.
Di lain pihak, secara makro, Sumbar masih mencatat capaian positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah mencapai 77,27 di atas rata-rata nasional dan tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 5,31 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi masih berada di angka 3,37 persen, jauh dari target ambisius 6,9 persen dalam dua tahun ke depan.
Mahyeldi menyoroti struktur ekonomi yang masih didominasi konsumsi rumah tangga, dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap PDRB. Hal ini menyebabkan pertumbuhan cenderung fluktuatif dan musiman, terutama saat momentum Idulfitri dan tahun ajaran baru. “Kalau kita ingin keluar dari jebakan pertumbuhan rendah, maka basis ekonomi harus digeser ke investasi dan produksi bernilai tambah,” katanya.
Fenomena menarik juga terjadi pada sektor investasi. Nilai investasi melonjak drastis dari Rp2,66 triliun pada 2022 menjadi Rp17,13 triliun pada 2025. Namun, peningkatan ini tidak diikuti oleh serapan tenaga kerja. Jika sebelumnya Rp1 triliun investasi mampu menyerap sekitar 2.900 tenaga kerja, kini hanya sekitar 700 orang.
Menurut Mahyeldi, hal ini menunjukkan dominasi investasi padat modal yang belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.v“Ke depan, kita harus dorong investasi yang tidak hanya besar nilainya, tetapi juga inklusif dan padat karya,” ujarnya.
