Menghadapi kompleksitas tersebut, Pemprov Sumbar mengusung pendekatan baru dalam perencanaan pembangunan, yaitu semangat kolaboratif dan berbasis isu nyata. Proses penyusunan RKPD 2027 dilakukan melalui tahapan partisipatif, mulai dari early engagement melalui Safari Ramadan, pendampingan oleh pejabat eselon II sebagai PIC di daerah, hingga Musrenbang kabupaten/kota dan provinsi. “Perencanaan tidak bisa lagi seragam. Setiap daerah punya karakteristik dan persoalan yang berbeda, dan itu harus dijawab secara spesifik,” kata Mahyeldi.
Ia juga memaparkan beragam persoalan lintas daerah, mulai dari banjir dan sampah di Bukittinggi, keterisolasian Mentawai, kerusakan irigasi di Pesisir Selatan, hingga isu sosial seperti stunting dan judi online (judol) di wilayah lainnya.
Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, Pemprov merancang Arsitektur Pertumbuhan Holistik dengan tiga pilar utama, yaitu hilirisasi agroindustri, pariwisata berkualitas dan ekonomi hijau, serta digitalisasi UMKM. Ketiganya perlu ditopang oleh satu fondasi utama, yaitu mitigasi bencana.
Dalam sektor agroindustri, pemerintah menargetkan lonjakan devisa ekspor dari Rp20 triliun menjadi Rp80 triliun, dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 240 ribu orang. Sementara itu, sektor pariwisata diarahkan ke konsep quality tourism dengan fokus pada kawasan strategis seperti Mandeh dan Mentawai.
Salah satu gagasan besar yang mencuat adalah menjadikan Kepulauan Mentawai sebagai episentrum pariwisata Indonesia bagian barat. Mahyeldi bahkan mendorong pembangunan bandara internasional di Mentawai untuk memutus hambatan aksesibilitas yang selama ini menjadi kendala utama. “Kami ingin pesawat dari berbagai negara bisa langsung ke Mentawai, seperti halnya Bali,” ucapnya.
Dengan potensi ombak kelas dunia, budaya lokal yang unik, serta posisi geografis strategis, Mentawai dinilai mampu menarik wisatawan mancanegara secara lebih masif.
Sementara dalam mendorong investasi, Pemprov juga memprioritaskan penuntas sejumlah proyek strategis, antara lain percepatan pembangunan alan Tol Padang–Pekanbaru, Flyover Sitinjau Lauik, pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang, dan pengembangan potensi geothermal di sejumlah titik potensial.
Pada kesempatan itu, Mahyeldi juga menekankan perubahan paradigma kepemimpinan daerah. Ia meminta kepala daerah bertindak layaknya CEO yang proaktif menarik investasi. “Investor tidak hanya mencari potensi, tetapi kepastian dan kemudahan. Kepala daerah harus jadi problem solver, bukan sekadar administrator,” katanya.
Ia pun menekankan pentingnya kepastian tata ruang, kesiapan infrastruktur, serta sistem perizinan yang cepat dan transparan melalui integrasi OSS.
Terakhir, Mahyeldi menegaskan bahwa 2027 adalah momentum krusial. Target investasi ditetapkan sebesar Rp13,3 triliun, dengan proyeksi meningkat hingga Rp18,8 triliun pada 2030. Namun, lebih dari sekadar angka, ia menekankan pentingnya kolaborasi sebagai kunci. “Kita tidak hanya bicara rencana, tapi komitmen bersama. Saatnya kita serempak bergerak,” tuturnya. (*)
